Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ranny Fahd Arafiq, menekankan pentingnya strategi pencegahan karhutla sejak dini secara menyeluruh guna mengantisipasi ancaman bencana tahunan, alih-alih sekadar berfokus pada upaya pemadaman dan pelayanan kesehatan saat krisis asap terjadi.
Sinyal kewaspadaan ini menguat seiring peringatan BMKG terkait fenomena El Niño intensitas kuat, ditambah data Kementerian Kehutanan yang mendeteksi kenaikan titik panas nasional dari 244 menjadi 372 titik pada pertengahan Oktober 2026.
“Kebakaran hutan bukan persoalan baru yang datang tanpa peringatan. Kita sudah memiliki informasi mengenai musim kemarau, wilayah rawan kebakaran, hingga kondisi lahan yang berisiko. Karena itu, pemerintah harus mampu mengantisipasi sebelum api meluas. Jangan sampai setiap tahun kita baru sibuk menyiapkan masker, obat-obatan, dan layanan kesehatan ketika masyarakat sudah terpapar asap,” ujarnya.
Selain faktor iklim, ia menggarisbawahi perlunya pengawasan ekstra pada aktivitas pembukaan lahan, perambahan, serta praktik pembalakan ilegal maupun berizin yang memperbesar kerentanan kawasan gambut dan hutan.
“Pengawasan harus dimulai dari kawasan hutannya. Aktivitas pembalakan, baik yang berizin maupun yang melanggar hukum, perlu diawasi secara ketat agar tidak menimbulkan kerusakan yang memperbesar risiko kebakaran. Kita tidak boleh membiarkan kelalaian pengelolaan lahan menjadi ancaman kesehatan bagi jutaan masyarakat. Pencegahan harus dilakukan secara konsisten, bukan hanya ketika bencana sudah terjadi,” tegasnya.
Meski mengapresiasi penambahan distribusi masker, obat-obatan, dan fasilitas rumah oksigen oleh Kementerian Kesehatan di Sumatra serta Kalimantan, ia menilai langkah tersebut harus diimbangi penegakan hukum dan koordinasi lintas kementerian.
Melalui integrasi sistem peringatan dini dan penguatan puskesmas di kawasan rawan, keberhasilan pencegahan karhutla sejak dini dapat diukur dari sejauh mana risiko paparan asap terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalisasi secara berkelanjutan.
sumber : Fraksi Golkar
