Jakarta, PR Politik – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui inisiatif Kemnaker Peduli meluncurkan program padat karya guna mempercepat pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Program ini difokuskan untuk membantu warga terdampak yang kehilangan mata pencaharian agar dapat kembali berpenghasilan sekaligus memperbaiki sarana lingkungan yang rusak.
Ketua Tim Kemnaker Peduli, Sukro Muhab, menyatakan bahwa kehadiran kementerian tidak hanya terbatas pada bantuan darurat, tetapi juga mencakup langkah strategis jangka panjang bagi produktivitas warga.
“Kemnaker hadir tidak hanya untuk membantu pemenuhan kebutuhan darurat masyarakat terdampak bencana, tetapi juga menyiapkan langkah lanjutan melalui program ketenagakerjaan, termasuk padat karya agar masyarakat dapat segera bangkit dan kembali produktif,” ujarnya dalam siaran pers Biro Humas Kemnaker, Senin (19/1).
Sukro menambahkan bahwa proses recovery dilakukan melalui paket kegiatan yang komprehensif. Selain aspek ekonomi, Kemnaker juga memperhatikan kondisi sosial dan teknis di lapangan.
“Ini program recovery. Selain dorongan padat karya, program Kemnaker juga terus berjalan seperti trauma healing, instalasi listrik, dan dukungan teknis lain di lokasi terdampak,” katanya.
Dalam pelaksanaannya, Kemnaker mengoptimalkan peran Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) sebagai pusat koordinasi:
-
Sumatera Utara dan Aceh: Posko BPVP Medan telah menyalurkan 333 paket sembako, ratusan selimut, sarung, serta 700 paket makanan ke wilayah Medan, Langkat, dan Aceh Tamiang.
-
Sumatera Barat: Posko BPVP Padang mengerahkan tim dokter, tim trauma healing, hingga penyediaan layanan servis motor gratis bagi korban banjir dan pelatihan pengolahan makanan.
-
Pidie Jaya (Aceh): Posko BPVP Banda Aceh mengoperasikan dapur umum dan layanan medis yang menjangkau ratusan pasien pada akhir Desember lalu.
Langkah penguatan padat karya ini diharapkan menjadi strategi jitu dalam perluasan kesempatan kerja di daerah terdampak. Dengan demikian, bantuan pemerintah tidak berhenti pada fase tanggap darurat, melainkan berlanjut hingga warga benar-benar mampu kembali beraktivitas secara mandiri di komunitas masing-masing.
sumber : Kemnaker RI
