Jakarta, PR Politik – Anggota DPR RI Fraksi Gerindra dari Daerah Pemilihan IV (Jember – Lumajang), Kawendra Lukistian, meminta PT Danareksa untuk mengoptimalkan peran Produksi Film Negara (PFN) dalam memberikan akses permodalan yang lebih sederhana bagi sineas Tanah Air. Permintaan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Direktur Utama PT Danareksa beserta subholding, Senin (10/3/25).
“Banyak sineas-sineas di tanah air yang memang perlu dukungan, tetapi jangan dengan aturan yang sedemikian jelimet yang malah membebani mereka,” ujar Kawendra dalam rapat.
Menurutnya, industri kreatif Indonesia memiliki potensi besar dan terus berkembang. Pada tahun 2025, jumlah produksi film nasional diperkirakan mencapai 200 judul. Namun, tantangan utama bagi para sineas adalah kesulitan dalam mengakses pendanaan akibat regulasi yang masih terlalu kompleks.
“Saya berharap sekali ketika nanti sudah masuk lebih optimal, kepada PFN (Produksi Film Negara) coba dicari formula yang lebih meringankan pelaku industri film itu sendiri. Kadang-kadang, mereka sudah besar potensinya, tetapi ketika dihadapkan dengan pendanaan, mereka kesulitan untuk produksi film berkualitas,” paparnya.
Ia menyoroti bahwa aturan yang terlalu berbelit dalam memperoleh pendanaan justru dapat menghambat kreativitas sineas.
“Ketika mereka ingin mendapatkan pendanaan yang baik, peraturannya luar biasa jelimet. Bahkan, mereka tidak lagi berpikir kreatif, tetapi justru memikirkan bagaimana mengatur keuangan agar sesuai aturan yang ada. Ini harus menjadi perhatian kita,” tegasnya.
Kawendra menekankan pentingnya kolaborasi antara Danareksa dan PFN untuk menghadirkan akses permodalan yang lebih mudah bagi industri perfilman nasional. Ia berharap sinergi antara kedua entitas ini dapat menjadi solusi konkret dalam mengatasi permasalahan pendanaan yang dihadapi sineas.
“Saya minta Danareksa dan PFN bisa berkolaborasi menghadirkan permodalan yang tidak ribet bagi sineas Tanah Air. Jika peran Danareksa terhadap PFN sudah optimal, pasti bisa mendorong berbagai regulasi yang lebih berpihak kepada industri film nasional,” tuturnya.
Sumber: fraksigerindra.id
