Jakarta, PR Politik – Konflik geopolitik yang terus memanas antara Iran dan Israel, dengan keterlibatan aktif Amerika Serikat, dinilai mengancam ketahanan pangan Indonesia secara serius. Hal ini disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, yang menyebut situasi tersebut telah berkembang menjadi krisis global.
“Perang yang terjadi di Timur Tengah kini menjelma menjadi krisis global yang turut mengancam stabilitas harga pangan di dalam negeri,” ujar Johan Rosihan dalam keterangannya di Jakarta.
Johan menyoroti bahwa konflik di Timur Tengah berdampak langsung terhadap lonjakan harga minyak dunia, yang kemudian menekan sektor pertanian Indonesia.
“Harga Brent pernah menyentuh 93 dolar AS per barel. Di Indonesia, ini artinya biaya distribusi pangan naik, transportasi terganggu, dan ongkos usaha tani melonjak. Petani kita menanggung beban ganda,” jelasnya.
Meski data per Mei-Juni 2025 mencatat harga minyak Brent turun menjadi $79,21 per barel dan Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) merosot ke $62,75 per Mei 2025 dari $76,81 di Januari, Johan menilai volatilitas ini tetap mengancam stabilitas distribusi dan produksi pangan.
Ia sebelumnya juga mengungkapkan bahwa harga input produksi seperti pupuk, benih, dan pestisida meningkat hingga 26%, semakin memperberat beban petani. Meski begitu, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) secara nasional pada Desember 2024 naik 1,23% menjadi 122,78. Peningkatan ini didorong oleh naiknya Indeks Harga yang Diterima Petani (It) sebesar 1,83%, lebih tinggi dari kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 0,60%.
Namun, Johan tetap menyoroti tekanan inflasi pangan yang melemahkan daya beli masyarakat. Ia menyebutkan inflasi pangan dalam beberapa bulan terakhir mencapai lebih dari 2%. Sementara data BPS Mei 2025 mencatat inflasi tahunan sebesar 1,60%, dengan deflasi bulanan 0,37% pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Adapun inflasi komponen harga bergejolak (volatile food) per April 2024 masih tinggi di angka 9,63%.
Dampak dari kenaikan harga pangan bukan hanya menekan sektor ekonomi, tapi juga memperparah persoalan sosial, termasuk peningkatan angka kemiskinan, masalah gizi anak, dan risiko ketidakpuasan masyarakat. Johan menyoroti bahwa Indonesia pernah berada di peringkat ketiga tertinggi untuk tingkat kelaparan di ASEAN pada tahun 2020.
“Kondisi ini memperlihatkan bahwa sistem pangan nasional kita masih sangat rentan terhadap guncangan global. Ketergantungan impor untuk komoditas strategis seperti kedelai, gandum, dan bawang putih semakin memperparah risiko ketahanan pangan,” tegas Johan.
Data menunjukkan ketergantungan impor kedelai Indonesia mencapai 78,44%, gandum hampir 100%, dan bawang putih hingga 90,64%, bahkan 95% per Desember 2023.
Johan pun mendesak agar pemerintah segera melakukan transformasi kebijakan menuju kemandirian pangan yang berkelanjutan. Ia menyebutkan sejumlah solusi strategis:
Pertama, percepatan transisi energi di sektor pertanian, seperti penggunaan pompa listrik untuk irigasi yang terbukti menekan biaya dari Rp 4,8 juta menjadi Rp 720 ribu per musim tanam di Kabupaten Cirebon. Program Electrifying Agriculture dari PLN telah menjangkau lebih dari 240.000 peserta dan menghasilkan penghematan bahan bakar hingga 183%.
Kedua, penguatan hilirisasi pangan lokal. Johan menekankan bahwa pengolahan produk mentah menjadi olahan bernilai tambah tinggi akan meningkatkan pendapatan petani dan membuka lapangan kerja. Setiap peningkatan satu unit kebijakan hilirisasi disebut mampu menaikkan kinerja keuangan perusahaan pertanian sebesar 3,309 unit. Menteri Pertanian bahkan menargetkan peningkatan ekspor kelapa dari Rp 20 triliun menjadi Rp 60 triliun melalui strategi hilirisasi.
Ketiga, pengembangan sistem distribusi pangan terintegrasi berbasis energi terbarukan. Konsep ini bertujuan mengurangi biaya logistik, meminimalisasi kerugian pascapanen, dan memastikan stabilitas pasokan pangan.
“Jika negara ingin tahan terhadap krisis global, maka dapur rakyat harus dijaga. Ketahanan pangan harus menjadi prioritas kebijakan fiskal, energi, dan perdagangan kita,” kata Johan.
Johan menegaskan bahwa ketahanan pangan bukan sekadar isu sektor pertanian, melainkan komponen utama dalam menjaga stabilitas negara.
“Krisis pangan dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, politik, dan sosial yang mendalam. Mengintegrasikan ketahanan pangan ke dalam strategi pertahanan nasional adalah hal yang terpenting untuk menjaga ketahanan jangka panjang, kedaulatan, dan kesejahteraan warga negara,” ungkap Johan mengakhiri pernyataannya.
Sumber: fraksi.pks.id
