Jakarta, PR Politik – Anggota Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, mengecam keras kebijakan otoritas Israel yang melarang umat Islam melaksanakan salat selama Ramadan dan Idulfitri di Masjidil Aqsa. Larangan tersebut telah berlangsung lebih dari 20 hari selama bulan Ramadan, sejak terjadinya serangan Israel-AS ke Iran.
Anggota DPR RI asal Banten ini menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk nyata pelanggaran hukum internasional dan hak asasi manusia yang terus berulang dilakukan oleh Israel. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan eskalasi tindakan yang semakin agresif sekaligus mencerminkan sikap abai terhadap norma hukum internasional dan nilai-nilai kemanusiaan global.
Larangan beribadah di Masjidil Aqsa dinilai tidak hanya mencederai kebebasan beragama, tetapi juga berpotensi memperkeruh situasi dan memicu ketegangan yang lebih luas di kawasan maupun secara global.
“Masjidil Aqsa bukan sekadar tempat ibadah biasa, tetapi memiliki nilai sejarah dan spiritual yang sangat tinggi bagi umat Islam di seluruh dunia sebagai kiblat pertama umat Islam,” tegas Jazuli Juwaini.
Sebagai Anggota Komisi II DPR RI, ia menegaskan bahwa pembatasan terhadap ibadah di Masjidil Aqsa merupakan bentuk penindasan yang tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun. Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan tersebut berisiko menyulut kemarahan umat Islam di berbagai negara serta mengganggu stabilitas keamanan dan perdamaian internasional.
Oleh karena itu, Jazuli mendesak Dewan Keamanan PBB dan komunitas internasional untuk mengambil langkah tegas dengan memaksa Israel mematuhi aturan status quo terhadap situs bersejarah umat Islam dan Kristen di Yerusalem Timur. Ia juga meminta agar hak dan kebebasan beribadah dihormati sepenuhnya, termasuk membuka akses umat Islam ke Masjidil Aqsa tanpa pembatasan.
Lebih lanjut, ia mengajak negara-negara di dunia, khususnya negara mayoritas Muslim, Organisasi Konferensi Islam, Liga Arab, serta pihak terkait lainnya untuk tidak bersikap pasif dan segera mengambil langkah diplomatik yang lebih tegas.
Ia menegaskan bahwa perlindungan terhadap tempat-tempat suci dan kebebasan beribadah merupakan tanggung jawab bersama masyarakat internasional. Menurutnya, diperlukan upaya kolektif guna memastikan keadilan serta menjaga perdamaian dunia tetap terpelihara.
