Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi IV DPR RI, Endang Setyawati, menyoroti pemotongan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang mencapai sekitar 50 persen atau senilai Rp13 triliun. Ia meminta agar pengurangan anggaran tersebut tidak menghambat pelaksanaan program strategis, termasuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KMP) dan target swasembada garam.
“Pada kesempatan ini, kami Fraksi Partai Gerindra menyampaikan beberapa catatan atau tanggapan khususnya mengenai pengurangan anggaran yang 13 triliun ini berkurang sekitar 50%. Jadi, bagaimana Pak Menteri beserta jajarannya menjamin bahwa pengurangan anggaran tersebut tidak menghambat pencapaian program-program strategis yang telah direncanakan, seperti halnya Kampung Nelayan Merah Putih dan juga swasembada garam,” kata Endang dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025).
Endang juga memberikan perhatian pada anggaran pembangunan KMP yang dinilai belum sejalan dengan rencana sebelumnya.
“Pak Menteri dan jajarannya sudah menganggarkan kira-kira 24,2 triliun. Tapi dalam rencana kerja di KKP, di slide halaman 12 berdasarkan raker sebelumnya, ternyata anggarannya sebesar 2,2 triliun untuk pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih. Di sini kami ingin tahu bagaimana presentasi perhitungan Kementerian KKP ini dalam realisasi target pembangunan KMP,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan KMP penting untuk mengurangi arus urbanisasi dari desa nelayan ke kota.
“Karena ini merupakan hal yang penting untuk tidak adanya pelarian modal dari desa ke kota, khususnya di desa-desa nelayan tentunya. Kemudian target waktunya apakah sesuai dengan perkiraan yang sudah direncanakan,” tambah politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Selain itu, Endang mendorong KKP memperkuat kebijakan hilirisasi sektor kelautan dan perikanan melalui pemanfaatan inovasi teknologi hasil penelitian perguruan tinggi. Ia berharap pemanfaatan inovasi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan para nelayan.
“Nah sehubungan dengan itu, bagaimana Kementerian Kelautan dan Perikanan bisa memastikan program dan diadopsinya hasil-hasil penelitian tersebut,” tuturnya.
Di sisi lain, Endang juga menyinggung implementasi program Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) yang dinilai masih memberatkan di lapangan.
“Di lapangan ini sangat membuat hambatan. Jadi bagaimana Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat mempermudah proses administrasi KUSUKA bagi para pelaku usaha kelautan dan perikanan, khususnya bagi nelayan dan pembudidaya,” pungkasnya.
Sumber: fraksigerindra.id
