Jakarta, PR Politik – Pemerintah Indonesia menyampaikan rasa duka cita dan simpati yang mendalam kepada Pemerintah serta rakyat Prancis menyusul gugurnya personel pasukan perdamaian (peacekeepers) dalam insiden yang menyerang UNIFIL pada 18 April 2026. Selain korban jiwa, sejumlah personel lainnya dilaporkan mengalami luka-luka dalam peristiwa tersebut.
Indonesia menegaskan bahwa serangan yang terjadi di tengah kesepakatan gencatan senjata selama 10 hari tersebut merupakan tindakan yang melanggar norma kemanusiaan dan tidak dapat ditoleransi.
Pemerintah RI menyerukan kepada seluruh pihak yang bertikai untuk menahan diri dan menghormati kedaulatan negara serta menjunjung tinggi hukum humaniter internasional. Kekerasan yang terjadi dinilai berisiko besar merusak proses negosiasi yang sedang berjalan dan memicu eskalasi konflik yang lebih luas.
Indonesia menekankan bahwa personel pemelihara keamanan PBB harus mendapatkan perlindungan penuh dan tidak boleh dijadikan sasaran militer dalam kondisi apa pun.
“Pasukan pemelihara keamanan tidak boleh menjadi sasaran serangan; aksi tersebut dapat dianggap sebagai kejahatan perang,” demikian pernyataan tegas dari Pemerintah Indonesia menanggapi ancaman terhadap personel di lapangan.
Sebagai salah satu negara kontributor pasukan terbesar, Indonesia menyatakan solidaritasnya bersama Prancis dan negara-negara pengirim pasukan lainnya. Tragedi ini menjadi momentum penguat komitmen kolektif untuk menjamin keselamatan para penjaga perdamaian dunia.
Komitmen ini sejalan dengan spirit “Pernyataan Bersama tentang Keselamatan dan Keamanan Personel PBB” yang telah disepakati pada 9 April 2026 lalu. Indonesia mendesak agar gencatan senjata yang tengah berlangsung dihormati sepenuhnya demi menjaga keselamatan personel dan masyarakat sipil di wilayah konflik.
sumber : Kemlu RI
