Jakarta, PR Politik – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berkomitmen untuk mengakselerasi pengembangan ekosistem industri bambu nasional dari hulu hingga hilir. Langkah strategis ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi Indonesia sebagai pemilik kekayaan bambu terbesar ketiga di dunia, sekaligus mendorong penerapan ekonomi hijau yang berkelanjutan.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 125 jenis bambu yang tersebar di seluruh Nusantara. Namun, pemanfaatannya saat ini dinilai masih sangat konvensional sehingga nilai tambah yang dihasilkan belum maksimal.
”Sebagai salah satu negara dengan kekayaan bambu terbesar di dunia, Indonesia memiliki lebih dari 125 jenis bambu yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara. Potensi tersebut menempatkan Indonesia di peringkat ketiga dunia sebagai negara dengan sumber bahan baku bambu terbesar secara global,” ujar Menperin dalam keterangannya, Sabtu (3/1).
Kemenperin kini memfokuskan pengembangan bambu sebagai bahan baku alternatif untuk sektor konstruksi, furnitur, hingga pangan fungsional. Bambu dinilai memiliki keunggulan mekanis yang kompetitif dibandingkan material kayu maupun beton, terutama untuk wilayah geografis Indonesia.
“Bambu memiliki potensi besar sebagai alternatif bahan baku substitusi kayu karena bersifat mekanis yang kuat, lentur, dan mudah dibentuk. Bahkan, bambu sangat direkomendasikan untuk wilayah rawan gempa karena lebih tahan terhadap guncangan dibanding material konvensional,” tegas Agus Gumiwang.
Selain aspek ketahanan, investasi di sektor konstruksi bambu diklaim jauh lebih efisien. Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika, menyebutkan bahwa titik impas atau Break Even Point (BEP) bangunan bambu hanya berkisar 3 tahun, dua kali lebih cepat dibandingkan konstruksi beton yang memakan waktu hingga 7 tahun.
Kesenjangan antara pasokan nasional dan permintaan global menjadi peluang besar bagi ekspansi industri. Putu mencontohkan, permintaan ekspor lantai kontainer berbahan bambu saat ini mencapai 1.500 meter kubik per bulan, sementara kemampuan produksi dalam negeri baru mencapai 30 meter kubik.
“Saat ini, permintaan ekspor lantai kontainer berbahan bambu mencapai 1.500 meter kubik per bulan, sementara kapasitas produksi nasional baru sekitar 30 meter kubik per bulan. Kesenjangan ini menunjukkan peluang ekspansi industri bambu yang sangat besar,” ungkap Putu.
Untuk mendukung logistik dan bahan baku, Kemenperin telah memetakan dua wilayah strategis:
-
Bangli, Bali: Diarahkan sebagai pusat logistik karena ketersediaan mesin pengolahan dan sentra IKM.
-
Yogyakarta: Difokuskan pada kolaborasi riset, komunitas, dan ekosistem industri kreatif.
Guna menjawab tantangan keterbatasan SDM ahli, Kemenperin menginisiasi Akademi Komunitas Bambu (AKB). Program yang telah dimulai di Bali pada 2025 ini menerapkan kurikulum berbasis kompetensi dengan porsi 70 persen praktik. Silabus dari akademi ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) khusus bambu.
Melalui peta jalan yang tengah disusun, pemerintah optimis industri bambu tidak hanya akan menjadi penopang ekonomi pariwisata seperti di Mandalika dan Labuan Bajo, tetapi juga mampu bersaing di pasar bioindustri global.
