Jakarta, PR Politik – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus menggenjot draf pengembangan ekosistem industri susu nasional melalui percepatan program hilirisasi, standardisasi peningkatan kualitas bahan baku, ekspansi inovasi produk, serta pengetatan kemitraan strategis antara industri pengolahan susu (IPS) dan klaster peternak lokal.
Langkah akselerasi ini pararel dengan peringatan Hari Susu Nusantara (HSN) 2026 yang dijadikan momentum taktis pemerintah untuk mendongkrak kurva konsumsi susu masyarakat sekaligus mempertebal daya saing industri pengolahan susu di pasar domestik.
Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, memaparkan bahwa susu dikategorikan sebagai komoditas pangan strategis yang memegang peran vital dalam menyokong draf ketahanan pangan nasional serta peningkatan kualitas modal insani (human capital) lewat intervensi pemenuhan gizi masyarakat hulu-hilir.
“Industri susu memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat. Rendahnya tingkat konsumsi susu di Indonesia justru menjadi peluang besar bagi pengembangan industri susu nasional ke depan,” urainya dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (3/6).
Merujuk pada draf data makro World Population Review, angka konsumsi susu masyarakat Indonesia secara akumulatif baru menyentuh kisaran 17,76 liter per kapita per tahun. Grafik tersebut dinilai masih tertinggal jika dikomparasikan dengan performa konsumsi di negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Vietnam.
Di sisi lain, kebutuhan bahan baku untuk menyokong operasi pabrik IPS nasional saat ini berada di angka 5 juta ton setara susu segar per tahun. Ironisnya, draf neraca pasok mencatat sekitar 80 persen dari total kebutuhan logistik tersebut masih harus didatangkan dari luar negeri alias impor.
Merespons draf ketimpangan tersebut, Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika, menegaskan pentingnya memperkuat kapasitas produksi sektor hulu demi memangkas ketergantungan impor secara bertahap.
“Penguatan rantai pasok susu segar dalam negeri melalui program kemitraan menjadi salah satu kunci utama. Sinergi antara peternak rakyat, koperasi, dan industri pengolahan susu perlu terus diperkuat guna menciptakan ekosistem industri persusuan yang terintegrasi, produktif, dan berkelanjutan,” tegasnya membedah cetak biru integrasi industri.
Sebagai wujud draf intervensi konkret di sektor hulu, Kemenperin dilaporkan telah memfasilitasi modernisasi Tempat Penerimaan Susu (TPS) rakyat melalui pengadaan teknologi cooling unit (mesin pendingin) serta penerapan sistem digitalisasi. Hingga tahun anggaran berjalan, draf digitalisasi siber ini telah sukses diimplementasikan pada 96 TPS yang bernaung di bawah koordinasi sembilan koperasi besar di wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur, dengan melibatkan lebih dari 12.000 peternak sapi perah.
Kemenperin juga mengaktifkan aplikasi pemantauan pasokan susu segar dalam negeri guna mengunci akurasi data ketersediaan bahan baku secara real-time. Langkah siber ini diproyeksikan mampu mendongkrak aspek efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas tata kelola logistik susu nasional.
Lebih menggiurkan bagi pelaku usaha, pemerintah turut menggulirkan draf stimulus berupa Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Makanan dan Minuman yang dipayungi hukum oleh Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40 Tahun 2024. Regulasi ini memberikan jaminan fasilitas pengembalian dana (reimbursement) hingga 35 persen untuk pengadaan mesin digital baru, baik bagi korporasi IPS besar maupun koperasi peternak rakyat.
Menutup draf laporannya, Putu Juli Ardika meyakini bahwa lonjakan pendapatan masyarakat, tren gaya hidup sehat (healthy lifestyle), serta peluncuran program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Presiden Prabowo Subianto bakal bertindak sebagai katalisator utama yang memicu derasnya arus investasi baru serta mendongkrak produktivitas sektor persusuan nasional secara berkelanjutan.
sumber : Kemenperin RI
