Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Edi Oloan Pasaribu, menyoroti konflik agraria yang melibatkan tumpang tindih Hak Guna Usaha (HGU) dengan tanah adat di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama seluruh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) se-Indonesia yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Edi menyampaikan keprihatinannya atas nasib warga Kampung Tering, Kecamatan Tering, yang kehilangan akses atas tanah adatnya setelah terbitnya izin HGU di wilayah tersebut. Ia menekankan bahwa masyarakat telah turun-temurun tinggal dan mengelola tanah tersebut sebelum masuknya HGU.
“HGU diterbitkan di atas tanah yang sejak lama telah dihuni dan dikelola oleh masyarakat adat. Mereka akhirnya tidak bisa mengelola tanah sendiri, dan ini sangat menyedihkan,” ujar Edi dalam rapat tersebut.
Menurutnya, persoalan seperti ini bukan sekadar tumpang tindih administratif, melainkan menyangkut keadilan dan hak hidup masyarakat adat. Ia mendesak agar pemerintah, khususnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta aparat penegak hukum, menindaklanjuti masalah ini secara serius dan menyeluruh.
“Ini bukan hanya soal tumpang tindih administratif, tapi juga soal keadilan dan hak hidup masyarakat adat. Saya harap masalah ini menjadi perhatian serius Kementerian ATR/BPN dan pihak terkait lainnya,” tegas Edi.
Legislator asal daerah pemilihan Kalimantan Timur ini juga menyampaikan bahwa dirinya baru saja kembali dari kunjungan kerja di Mahakam Ulu, dan menerima langsung keluhan dari warga terkait permasalahan tersebut. Ia menyebut bahwa sebagian masyarakat Kampung Tering mengikuti siaran langsung rapat ini demi mendengar secara langsung sikap pemerintah pusat terhadap persoalan mereka.
Edi menyatakan komitmennya untuk menyampaikan laporan tertulis kepada pimpinan Komisi II DPR RI agar masalah ini mendapatkan penanganan lebih lanjut di tingkat legislatif.
RDP ini menjadi momentum penting bagi Komisi II DPR RI untuk mendorong perbaikan tata kelola agraria dan memperkuat perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Terlebih, di tengah meningkatnya ekspansi investasi melalui skema HGU, kepastian hukum dan keadilan sosial bagi masyarakat lokal menjadi semakin mendesak untuk diwujudkan.
Sumber: fraksipan.com
