Pekanbaru, PR Politik – Anggota Komisi IX DPR RI dari Daerah Pemilihan Riau 1, dr. Maharani, M.M., menyampaikan apresiasi atas respons cepat dan tegas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dalam menangani kasus penahanan ijazah milik pekerja di wilayah tersebut.
“Penahanan ijazah merupakan pelanggaran berat terhadap hak pekerja. Ini tindakan yang tidak manusiawi dan berpotensi merusak citra baik perusahaan maupun daerah,” tegas dr. Maharani dalam keterangannya.
Ia menilai bahwa langkah cepat yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan, memberikan edukasi, melakukan pengawasan ketat, serta membuka kanal pengaduan yang responsif dan efektif merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi para pekerja.
Menurutnya, pola penanganan yang sistematis dan terstruktur seperti ini harus menjadi acuan bagi daerah lain yang menghadapi persoalan serupa. Maharani menekankan bahwa perlindungan terhadap pekerja harus menjadi prioritas di tengah dinamika ketenagakerjaan yang kian kompleks.
“Kami di Komisi IX DPR RI akan terus mendorong agar perlindungan hak pekerja menjadi prioritas utama, termasuk memastikan tidak ada lagi praktik-praktik semena-mena seperti penahanan ijazah yang merugikan pekerja,” ujarnya.
Ia menambahkan, langkah penegakan hukum dan pendekatan yang mengedepankan edukasi perlu dikawal bersama agar tercipta hubungan industrial yang sehat dan berkeadilan.
Maharani berharap kasus ini menjadi momentum untuk membangun kesadaran perusahaan terhadap kewajiban hukum dan etika kerja, serta memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional yang adil, bermartabat, dan berpihak pada kesejahteraan pekerja, khususnya di Provinsi Riau.
“Kita harus pastikan tidak ada lagi ruang bagi pelanggaran hak-hak dasar pekerja di negeri ini,” tutupnya.
Sumber: kabargolkar.com
