DPR Percepat Revisi UU Perlindungan Anak Demi Berantas Kasus Perundungan Digital

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad

Jakarta, PR Politik – Praktik pembungkaman terhadap korban perundungan demi menyelamatkan citra institusi pendidikan maupun nama baik keluarga tidak boleh lagi ditoleransi dalam sistem hukum nasional. Tekanan mental yang dialami anak kerap semakin parah ketika perundungan berlanjut tanpa henti di ruang digital meski jam sekolah telah usai.

Menyikapi maraknya kasus kekerasan dan intimidasi terhadap anak tersebut, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memastikan parlemen bakal mengebut pembahasan revisi UU Perlindungan Anak sekaligus UU Sistem Peradilan Pidana Anak agar penegakan hukumnya lebih efektif.

“Jangan pernah memaksa korban diam demi nama baik sekolah, keluarga, ataupun lembaga. Martabat anak lebih utama daripada reputasi siapa pun,” katanya dalam acara peringatan Hari Anak Internasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11).

Politikus Partai Gerindra ini menggarisbawahi bahwa perundungan tidak dapat lagi dianggap remeh sebagai kenakalan remaja biasa karena berisiko merusak kondisi psikologis korban dalam jangka panjang. Untuk memastikan revisi UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak menjawab akar persoalan secara utuh, DPR membuka pintu partisipasi publik seluas-luasnya di Badan Legislasi (Baleg).

“Kami akan mendorong diproses segera dan secepatnya untuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan sistem pidana peradilan anak. Dalam setiap pembuatan undang-undang itu ada partisipasi publik dan kita harapkan semua misalnya pihak sekolah, pihak OSIS, keluarga korban kemudian lembaga-lembaga perlindungan anak itu kemudian memberi masukan yang komprehensif kepada badan legislasi,” ujarnya.

Melalui percepatan revisi UU Perlindungan Anak, parlemen menargetkan hadirnya payung hukum yang adaptif terhadap pola perundungan modern di media sosial, ruang publik, maupun lingkungan sekolah. Pembenahan regulasi ini diharapkan menempatkan pemulihan dan martabat anak sebagai prioritas utama di atas kepentingan reputasi pihak mana pun.

Baca Juga:  Anggota DPR PKS Izzuddin Alqassam Kasuba Desak Transparansi Lelang WKP Telaga Ranu

sumber : Fraksi Gerindra

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

Opini