Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, menegaskan harapannya agar program Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi formalitas, melainkan benar-benar dapat membuka akses pendidikan bagi anak-anak yang selama ini terkendala pendidikan formal dan menjadi jalan keluar dari kemiskinan.
“Kami yakini bahwa satu-satunya cara memutus rantai kemiskinan adalah melalui pendidikan,” ujar Dini dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR dengan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Dini, yang akrab disapa Ning Dini, juga meminta Kementerian Sosial untuk menindaklanjuti secara serius berbagai isu yang terkait dengan pelaksanaan program Sekolah Rakyat, terutama mengenai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi dasar seleksi peserta didik program tersebut.
“Pemanfaatan data DTSEN yang masih perlu dimatangkan, karena kemarin Bapak Menteri juga memaparkan bahwa data yang masuk belum final,” ungkapnya.
Ia mempertanyakan mekanisme seleksi peserta Sekolah Rakyat yang telah berjalan saat ini, khususnya apakah proses seleksi sudah benar-benar berbasis data DTSEN yang sampai saat ini masih belum final.
Lebih jauh, Ning Dini mencermati bagaimana program Sekolah Rakyat bisa berjalan efektif di daerah-daerah dengan kantong kemiskinan, serta bagaimana kuota penerimaan di antara daerah yang satu dengan lainnya diatur.
“Bagaimana Kemensos bisa memastikan bahwa data dalam DTSEN benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat miskin, mengingat masih banyaknya laporan ketidaksesuaian data,” tambahnya.
Legislator yang mewakili dapil Jawa Timur II (Probolinggo dan Pasuruan) itu juga berharap agar peserta didik Sekolah Rakyat tetap menerima bantuan sosial yang selama ini mereka dapatkan, seperti BPJS Kesehatan dan Asistensi Rehabilitasi Sosial Anak Yatim Piatu (Atensi Yapi).
Sumber: fraksinasdem.org
