Bogor, PR Politik – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mendorong Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) untuk terus memperkuat kapasitas organisasi agar semakin adaptif, efisien, dan berorientasi pada hasil (result-oriented). Langkah ini dinilai krusial dalam menghadapi dinamika ekonomi global maupun domestik yang terus berkembang.
Arahan tersebut disampaikan Menkeu saat membuka Forum Strategis Nasional Penataan Organisasi DJPb yang diselenggarakan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bogor, Selasa (28/7).
Ia menegaskan bahwa DJPb memegang peranan vital dalam menjaga keberlangsungan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari tingkat pusat hingga ke daerah. Peran tersebut tidak hanya sebatas memastikan pelaksanaan keuangan negara berjalan lancar, tetapi juga menjadi instrumen penjaga stabilitas makroekonomi nasional.
“Teman-teman sudah memastikan bahwa keuangan negara tidak berhenti sebagai angka saja. Teman-teman sudah mengubah angka itu menjadi layanan, pembangunan, dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Anda juga menjaga ekonomi Indonesia secara langsung,” ujarnya.
Di tengah perubahan lanskap ekonomi yang cepat, Menkeu menggarisbawahi bahwa penataan struktur organisasi harus berdampak nyata pada akselerasi proses kerja, kejelasan pembagian fungsi, serta optimalisasi pelayanan publik.
“Penataan organisasi bukan urusan pindah-pindah kotak. Penataan harus membuat lembaga bekerja lebih cepat, pekerjaan lebih jelas, dan hasilnya lebih terasa,” katanya.
Sebagai unit eselon I dengan jaringan vertikal yang tersebar luas di seluruh penjuru Indonesia, DJPb dinilai memiliki modal struktural yang kuat untuk mengawal kebijakan fiskal. Oleh sebab itu, jajaran DJPb diminta segera melakukan penyederhanaan proses bisnis dan mengeliminasi tahapan birokrasi yang sudah tidak lagi relevan.
“Bergerak lebih cepat bukan berarti mengabaikan aturan. Kita adalah instrumen negara, sehingga tidak boleh ada kebijakan atau langkah yang mengabaikan aturan. Semua harus dipertimbangkan dari berbagai sisi,” tegasnya.
Ia juga meminta para pimpinan di lingkungan DJPb untuk membangun budaya kerja yang adaptif, berani mengambil keputusan cepat, serta memberikan ruang inovasi bagi para pegawai yang dibarengi dengan sistem pengawasan yang memadai.
“Ruang itu tetap harus disertai pengawasan yang memadai. Kebebasan bergerak selalu datang bersama tanggung jawab, inovasi yang ditopang kemampuan, pengetahuan, dan integritas,” lanjutnya.
Menutup arahannya, Menkeu optimistis DJPb mampu bertransformasi menjadi institusi pengelola perbendaharaan negara yang modern dan siap menjawab berbagai tantangan kebijakan di masa depan.
“Jalankan pekerjaan secara profesional. Jaga integritas dalam masalah keputusan. Saya percaya teman-teman semua mampu membawa DJPb menjadi institusi pemerintahan yang modern dan mampu menjawab kebutuhan negara,” pungkasnya.
sumber : Kemenkeu RI
