Jakarta, PR Politik — Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, menekankan pentingnya percepatan pembaruan hukum acara pidana melalui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang tengah dibahas DPR. Hal ini ia sampaikan dalam rapat bersama para ahli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, belum lama ini.
Menurut Bimantoro, pembaruan RKUHAP merupakan langkah mendesak guna menjawab keresahan masyarakat terhadap praktik hukum yang dinilai belum adil dan cenderung timpang.
“Kita melihat peristiwa-peristiwa hukum yang berlaku hari ini banyak yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Praktek-praktek di lapangan sering kali menunjukkan ketimpangan antara warga negara dengan aparat penegak hukum. Ini terjadi karena posisi keduanya tidak memiliki kekuatan hukum yang sama,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, banyak masyarakat kecil yang tidak memahami hukum justru harus berhadapan dengan aparat penegak hukum yang memiliki pemahaman lebih dalam terhadap aturan. Parahnya, tak sedikit dari mereka menghadapi proses hukum tanpa pendampingan hukum yang memadai.
“Ini fakta yang tidak bisa kita tutupi. Di lapangan, masyarakat yang tidak paham hukum sering menjadi korban praktik aparat yang melanggar hukum. Maka, pembaruan hukum melalui RKUHAP adalah kebutuhan mutlak,” tegasnya.
Dalam pandangan legislator muda dari Komisi III ini, penguatan terhadap hak-hak saksi, tersangka, dan korban menjadi salah satu elemen penting dalam RKUHAP baru. Ia juga menyoroti pentingnya prinsip netralitas dan prosedur hukum yang adil sejak tahapan penyelidikan.
“Kami sangat setuju bahwa harus ada kontrol yang jelas sejak awal penyelidikan. Karena sejak awal semuanya masih sebatas dugaan, belum ada pembuktian. Jangan sampai masyarakat yang belum tentu bersalah justru diperlakukan seperti sudah terbukti bersalah,” katanya.
Bimantoro juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap ketimpangan kekuatan hukum antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Menurutnya, sekitar 60 persen kekuatan hukum kini berada di tangan aparat, sementara masyarakat hanya memegang 40 persen. Ketimpangan ini harus segera dibenahi demi terciptanya keseimbangan dalam sistem peradilan.
“Kami sangat berharap RKUHAP ini nantinya bisa memperkuat fungsi dan hak masyarakat agar bisa menjadi penyeimbang. Harus ada kejelasan dan keberanian untuk memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi dalam proses hukum,” tegasnya.
Sebagai anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat proses legislasi RKUHAP agar menjadi fondasi bagi sistem hukum yang lebih adil, setara, dan berpihak kepada rakyat.
Sumber: fraksigerindra.id
