Jakarta, PR Politik – Ketua Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Patijaya, menegaskan bahwa proses fit and proper test calon anggota Komite BPH Migas harus melahirkan figur visioner dan progresif. Figur tersebut, menurutnya, harus memiliki komitmen kuat terhadap ketahanan energi nasional, modernisasi tata kelola migas, serta transparansi dalam pengawasan distribusi BBM bersubsidi di seluruh Indonesia.
Bambang mengingatkan bahwa sektor energi Indonesia menghadapi tantangan serius. Ketergantungan terhadap energi fosil masih tinggi, sementara pemerintah tengah mendorong transisi menuju energi baru terbarukan (EBT). Di sisi lain, fluktuasi harga minyak dunia juga memengaruhi stabilitas pasokan energi. Kondisi tersebut menuntut BPH Migas benar-benar menjalankan fungsi pengawasan agar distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran sekaligus menopang ketahanan energi nasional.
“Ke depan, BPH Migas tidak bisa bekerja dengan pola lama. Diperlukan transformasi digital yang menyeluruh. Aplikasi XStar, integrasi big data, penggunaan IoT, dan sistem pengawasan real-time harus menjadi prioritas utama agar distribusi BBM bersubsidi lebih tepat sasaran, efisien, dan bebas dari penyalahgunaan,” tegas Bambang di Senayan, Jakarta, Senin (8/9/2025).
Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan data distribusi BBM bersubsidi. Menurutnya, integrasi data antara BPH Migas, Kementerian ESDM, Pertamina, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum harus diwujudkan dalam bentuk dashboard digital publik. Dengan begitu, masyarakat bisa ikut mengawasi penyaluran energi secara transparan dan akuntabel.
“Kalau data penyaluran BBM bisa dipantau masyarakat secara real-time, penyimpangan akan semakin sulit terjadi. Ini langkah konkret untuk menciptakan tata kelola energi yang bersih dan berkeadilan,” tambah legislator asal Bangka Belitung itu.
Selain itu, Bambang mendorong Komite BPH Migas yang baru untuk memperkuat sinergi lintas sektor. Kolaborasi dengan Kementerian ESDM, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum dipandang penting guna menutup celah penyalahgunaan di lapangan dan memastikan energi bersubsidi benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak.
Bambang menegaskan bahwa Komisi XII DPR RI akan mengawal proses fit and proper test ini agar menghasilkan Komite BPH Migas yang profesional, inovatif, dan fokus pada modernisasi pengawasan energi di era digital.
“Kita ingin Komite BPH Migas yang terpilih punya visi besar, berani melakukan terobosan, dan mendukung agenda ketahanan energi nasional sekaligus transisi menuju energi bersih,” pungkasnya.
Sumber: kabargolkar.com
