Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Asep Wahyuwijaya, menegaskan bahwa seluruh kerja sama operasi (KSO) mitra PTPN di kawasan resapan air Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, harus dibatalkan demi hukum. Ia mengkritisi kebijakan tata ruang yang berubah secara sistematis sehingga membuka celah bagi eksploitasi kawasan yang seharusnya dilindungi.
Asep menyoroti perubahan dalam Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Barat tahun 2022 yang menurutnya memfasilitasi kepentingan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta. Salah satu yang menjadi sorotannya adalah perubahan status Gunung Mas yang kini dapat dimanfaatkan sebagai kawasan permukiman.
“Saya menangkapnya seperti by design. Perda RTRW-nya diubah, BUMD masuk menjalin KSO dengan PTPN, lalu mereka bekerja sama dengan pihak yang ada kaitannya dengan Urbane Indonesia, bekas kantor konsultannya RK, Gubernur Jabar dulu. Nyambung semuanya itu,” ujar Asep saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan PT Perkebunan Nusantara di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/3/2025).
Sebagai legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Barat V (Kabupaten Bogor), Asep menegaskan bahwa proyek-proyek tersebut tidak hanya melanggar aturan tata ruang yang ditetapkan pemerintah pusat, tetapi juga berkontribusi besar terhadap bencana lingkungan. Ia bahkan menerima laporan mengenai aliran hulu Sungai Ciliwung yang seharusnya berkelok-kelok namun sengaja diluruskan demi kepentingan bisnis.
“Ini keterlaluan. Saya nggak habis pikir kok bisa sampai kepikiran sejauh itu. Dan asal Bapak tahu, ketika pihak kabupaten pun memberikan fasilitas dan kemudahan izin di atas kawasan resapan, seharusnya PTPN sebagai prinsipal tidak ikut terbawa arus. Jadi, sikap saya jelas, batalkan seluruh KSO para mitra dengan PTPN di kawasan Puncak,” tegasnya.
Tak hanya menyoroti persoalan lingkungan, Asep juga mengkritisi dugaan praktik korupsi dalam proyek-proyek tersebut. Ia mengungkapkan bahwa direksi perusahaan yang terlibat diduga menggelapkan dana dari berbagai KSO, sementara para pekerja justru mengalami kesulitan ekonomi.
“Saya dapat informasi bahwa dari terbitnya KSO kemarin pun ada potensi korupsi di level elite PTPN Puncak. Menjadi ironi saat para pekerjanya justru kesulitan ekonomi,” ungkapnya.
Asep mendesak adanya tindakan konkret untuk mengatasi dampak buruk proyek-proyek tersebut, termasuk pemulihan kembali fungsi resapan air melalui program penghijauan secara masif. Menurutnya, keberlanjutan lingkungan harus menjadi prioritas utama guna mencegah bencana yang lebih besar di masa depan.
“Yang harus dilakukan oleh PTPN ke depan adalah bagaimana upaya penghijauan kembali dapat dilakukan secara masif. Mudah-mudahan duka tidak lagi ada di Bogor hingga Bekasi. Malu sekali kita,” pungkasnya.
Sumber: fraksinasdem.org
