Semarang, PR Politik – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, menyoroti rendahnya tingkat literasi di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Tengah. Ia menekankan bahwa peningkatan literasi nasional hanya dapat tercapai melalui sinergi antarkementerian dan pelibatan aktif masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Fikri dalam kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah di Semarang, baru-baru ini.
Fikri mengungkapkan bahwa tingkat literasi Indonesia masih memprihatinkan, berdasarkan data dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
“Kita harus berlapang dada bahwa ketika OECD survei pada 2022, kita berada di peringkat 60 dari 61 negara. Lalu, pada 2023, kita naik sedikit ke peringkat 70 dari 74 negara,” ujarnya dalam keterangannya Senin (28/07/2025) di Jakarta.
Meskipun survei tersebut hanya mengukur anak-anak usia 15 tahun, menurut Fikri, hasil itu cukup menjadi tolok ukur kondisi literasi nasional yang harus dievaluasi secara serius.
Ia juga mengungkapkan bahwa data yang disampaikan oleh BPS Jawa Tengah menunjukkan masih lemahnya capaian di bidang literasi, numerasi, dan sains di provinsi tersebut.
“Jawa Tengah sebagai miniatur Indonesia masih mengkhawatirkan,” tegas legislator PKS dari daerah pemilihan (dapil) IX yang meliputi Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes itu.
Fikri mengusulkan agar pemerintah memperkuat sinergi lintas lembaga sebagai solusi terhadap persoalan literasi. Ia memberikan contoh peran berbagai instansi dalam pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM).
Ia menyebutkan bahwa masyarakat dapat membentuk TBM dengan izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikdasmen, namun pengelolaannya kemudian berada di bawah Perpustakaan Nasional.
“Sekarang ada tambahan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, tetapi itu pun sentuhannya sedikit sekali,” keluhnya.
Menurutnya, program literasi akan berjalan lebih efektif apabila pemerintah menjalin kolaborasi nyata dengan masyarakat yang selama ini telah aktif di lapangan.
“Faktanya, yang bergerak (meningkatkan literasi) banyak adalah masyarakat. Kalau kemudian pemerintah tidak peduli, tidak menyentuh, tidak mengajak diskusi dengan mereka, maka menjadi tidak relevan program-program pemerintah,” imbuh penulis buku Darurat Literasi Indonesia: Urgensi Reformulasi Sinergi dan Kolaborasi ini.
Untuk itu, Fikri mendorong adanya koordinasi yang lebih terstruktur dan terintegrasi antar kementerian seperti Kementerian Desa, Perpustakaan Nasional, Kemendikdasmen, serta peran sentral Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
“Bagaimana caranya supaya bersinergi satu dengan yang lain untuk meningkatkan tingkat literasi kita secara nasional,” pungkasnya.
