Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi XI DPR RI, Thoriq Majiddanor, menilai maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di sektor perpajakan dan kepabeanan menunjukkan bahwa praktik mafia di sektor tersebut masih mengakar kuat dan belum sepenuhnya tersentuh reformasi sistem.
“Kita melihat faktanya mafia perpajakan dan kepabeanan ini masih sangat kuat. Godaan uang haram yang sangat besar membuat oknum-oknum ini berani mengambil risiko, seperti di kasus OTT terbaru,” ujar Jiddan, sapaan Majiddanor.
KPK diketahui melaksanakan dua operasi tangkap tangan pada Rabu (4/2/2026), masing-masing menyasar Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin di Kalimantan Selatan serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Jakarta.
Menurut Jiddan, berulangnya kasus korupsi di sektor perpajakan tidak bisa dilepaskan dari belum optimalnya efek jera dalam penegakan hukum terhadap para pelaku.
“Penegakan hukum kita belum cukup keras dan belum benar-benar menimbulkan efek jera,” katanya.
Ia menegaskan bahwa selama berbagai celah dalam sistem perpajakan dan kepabeanan belum diberantas secara menyeluruh, praktik korupsi akan terus berulang.
“Selama celah-celah ini belum tuntas diberantas, maka korupsi akan terus berulang,” tegasnya.
Jiddan juga menyoroti fakta bahwa pegawai pajak selama ini telah menerima gaji dan tunjangan yang relatif tinggi, sehingga faktor kesejahteraan dinilai tidak lagi relevan untuk dijadikan alasan pembenaran praktik korupsi.
“Sebagai gambaran, Kepala KPP Madya eselon II itu bisa mendapat tunjangan kinerja hingga Rp81 juta, di luar gaji pokok,” ungkap Jiddan.
Karena itu, ia menilai persoalan utama korupsi di sektor pajak bukan semata persoalan kesejahteraan pegawai, melainkan berkaitan erat dengan integritas individu dan budaya birokrasi yang belum sepenuhnya bersih.
“Kenapa masih ada korupsi? Masalah utamanya bukan soal kesejahteraan, tapi integritas. Remunerasi tinggi tidak otomatis menghapus mental koruptif kalau sistem dan budaya kerjanya tidak dibenahi,” jelasnya.
Sebagai mitra kerja Kementerian Keuangan, Jiddan menekankan pentingnya pembenahan menyeluruh, mulai dari penguatan sistem pengawasan, reformasi budaya organisasi, hingga penegakan hukum yang tegas dan konsisten.
“Tanpa pembenahan sistem dan budaya secara serius, kita hanya akan menyaksikan OTT demi OTT tanpa pernah menyentuh akar persoalan,” pungkasnya.
