Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, menilai langkah-langkah awal Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di awal tahun anggaran sebagai sinyal kuat bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjalankan kebijakan fiskal yang aktif, progresif, serta berorientasi pada penguatan ekonomi nasional.
Terkait keberlanjutan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor perumahan, politisi PKS tersebut menegaskan bahwa kebijakan itu dinilai tepat sasaran karena menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Menurut Nevi, sektor perumahan memiliki efek pengganda yang signifikan terhadap berbagai industri nasional, mulai dari semen, baja, keramik, furnitur, hingga sektor pembiayaan dan jasa keuangan.
“Di tengah ketidakpastian global, menjaga permintaan domestik melalui sektor perumahan adalah langkah strategis,” ujar Nevi.
Meski demikian, legislator asal Daerah Pemilihan Sumatera Barat II itu mengingatkan agar manfaat insentif PPN DTP tidak hanya dinikmati oleh pengembang besar. Ia menekankan pentingnya keberpihakan kebijakan terhadap industri nasional dan pelaku usaha dalam negeri.
“Kami di Komisi VI akan berupaya mendorong agar kebijakan ini diikat dengan penguatan penggunaan bahan bangunan dalam negeri, peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), serta peran BUMN perumahan dan perbankan nasional agar benar-benar menggerakkan industri dan lapangan kerja,” ujar Nevi.
Menanggapi kebijakan penarikan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp75 triliun dari perbankan BUMN, Nevi menyatakan dapat memahami langkah tersebut sebagai bagian dari upaya optimalisasi kas negara guna memastikan belanja negara tetap ekspansif di awal pemerintahan.
“Ini menunjukkan pemerintah ingin fiskal bekerja cepat untuk menopang pertumbuhan,” jelasnya.
Namun demikian, anggota Fraksi PKS ini menekankan perlunya kehati-hatian dalam implementasi kebijakan tersebut. Ia mengingatkan bahwa bank-bank BUMN bukan sekadar tempat penyimpanan dana negara, melainkan instrumen penting dalam mendorong pembangunan ekonomi.
“Penarikan dana SAL harus bersifat sementara, terukur, dan transparan agar tidak menekan likuiditas, mengganggu penyaluran kredit UMKM, KUR, maupun pembiayaan sektor riil,” tambahnya.
Sementara itu, terkait rencana penataan skema tarif bea keluar ekspor batu bara, Nevi menilai kebijakan tersebut perlu dirancang secara seimbang antara kepentingan penerimaan negara dan daya saing industri nasional. Ia mendorong agar tarif disusun adaptif terhadap pergerakan harga global, dibedakan antara batu bara mentah dan kebutuhan domestik, serta disinergikan dengan peta jalan hilirisasi dan transformasi BUMN energi.
“Saya di Komisi VI mendukung penuh penguatan fiskal pemerintahan Presiden Prabowo. Yang kami tekankan, setiap kebijakan harus berdampak nyata bagi industri nasional, lapangan kerja, dan memperkuat BUMN sebagai mitra strategis pembangunan,” pungkasnya.
