Jakarta, PR Politik (21/12) – Anggota DPR RI asal Lampung, Almuzzammil Yusuf, melaksanakan kunjungan kerja untuk menyerap aspirasi terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Statistik dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025 di Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung pada hari Selasa, 17 Desember 2024.
Dalam kunjungan kerja ini, Almuzzammil Yusuf, yang juga merupakan anggota Badan Legislasi, hadir untuk mendengar masukan dari berbagai pihak. Kunjungan ini disambut langsung oleh Kepala BPS Provinsi Lampung, Atas Parlindungan Lubis, bersama Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, M. Habibullah, serta Tim RUU BPS.
Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung, H. Ade Utami Ibnu, dan pejabat BPS dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.
Dalam sambutannya, Atas Parlindungan Lubis memaparkan sejumlah indikator makro Provinsi Lampung, seperti tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Ia juga menyampaikan kebanggaan bahwa BPS Lampung terpilih sebagai salah satu forum untuk memperkaya substansi RUU Statistik.
“Kami merasa terhormat dapat menjadi bagian dari upaya penting ini. Semoga forum ini membawa keberkahan dan menghasilkan Undang-Undang Statistik yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Atas Parlindungan Lubis.
Baca Juga: Fraksi PKS DPR RI Dukung Resolusi UNGA, Kecam Delapan Negara Pendukung Genosida Israel
Diskusi berlangsung dinamis dengan melibatkan masukan dari Kepala BPS kabupaten/kota yang memiliki pengalaman langsung di lapangan. Almuzzammil Yusuf menekankan pentingnya masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, untuk memastikan RUU Statistik dapat memenuhi kebutuhan era Big Data yang terus berkembang.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung, H. Ade Utami Ibnu, turut mengapresiasi peran BPS. “Data BPS selama ini menjadi acuan penting dalam setiap diskusi di DPRD. Saya yakin kontribusi BPS akan semakin signifikan dengan adanya RUU Statistik ini,” ungkapnya.
Forum ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk menyusun undang-undang yang mampu menjawab tantangan zaman sekaligus mendukung pembangunan berbasis data di Indonesia.
Sumber: fraksi.pks.id
