Aceh Utara, PR Politik – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terus mengintensifkan operasi terpadu penanganan material sisa bencana hidrometeorologi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Fokus utama operasi ini mencakup pembersihan akses publik serta pemanfaatan kayu hanyutan untuk pembangunan hunian bagi warga terdampak.
Di Kabupaten Aceh Utara, tepatnya di Kecamatan Langkahan, tim gabungan telah memasuki hari ke-16 penanganan pada Senin (5/1). Sebanyak 28 unit alat berat dikerahkan untuk menormalisasi fasilitas pendidikan dan permukiman yang tertimbun kayu.
Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL), Subhan, menjelaskan bahwa timnya bekerja cepat memilah kayu yang masih memiliki nilai guna.
“Kami memprioritaskan pembersihan kayu yang menghalangi akses jalan, permukiman, dan fasilitas umum. Kayu yang masih bernilai guna kami pilah dan data agar bisa dimanfaatkan secara tertib untuk kebutuhan darurat warga,” ujar Subhan.
Hingga saat ini, volume kayu yang terkumpul di Aceh Utara mencapai 469,26 meter kubik. Material tersebut mulai dialokasikan untuk pembangunan Hunian Sementara (Huntara), dengan progres satu unit telah rampung dan dua unit lainnya sedang dalam pengerjaan.
Bergeser ke Sumatera Utara, operasi dipusatkan di Kabupaten Tapanuli Selatan, meliputi wilayah Desa Garoga, Huta Godang, dan Aek Ngadol. Tim mengerahkan 20 unit alat berat serta 10 unit dump truck untuk melakukan normalisasi Sungai Garoga yang tersumbat material kayu.
Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara, Novita Kusuma Wardani, menegaskan bahwa penanganan kayu ini berjalan beriringan dengan penyiapan lahan hunian tetap (Huntap).
“Selain pembersihan dan pemilahan kayu, kami juga mendukung penyiapan lahan untuk huntara dan huntap. Kayu yang terdata akan dimanfaatkan untuk kebutuhan darurat masyarakat sesuai ketentuan,” jelas Novita.
Di wilayah Garoga saja, tercatat sebanyak 426 batang kayu bulat dan ratusan keping kayu gergajian telah didata untuk diproses lebih lanjut sebagai bahan bangunan darurat.
Sementara itu, di Sumatera Barat, identifikasi difokuskan pada sepanjang garis Pantai Padang serta Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Kuranji dan Sungai Air Dingin. Kemenhut melalui BKSDA Sumatera Barat sedang merampungkan penghitungan jenis dan volume kayu sebelum prosedur pemanfaatan dimulai secara resmi.
Kepala BKSDA Sumatera Barat, Hartono, menjelaskan bahwa legalitas pemanfaatan kayu sisa bencana ini harus menanti payung hukum dari pemerintah daerah.
“Saat ini kami masih melakukan penghitungan jumlah dan jenis kayu hanyutan di beberapa lokasi. Data ini akan menjadi dasar pemanfaatan kayu sisa bencana setelah tim pemanfaatan ditetapkan melalui SK Gubernur,” ujar Hartono.
Melalui langkah transparan ini, Kemenhut memastikan bahwa material kayu sisa bencana tidak akan terbengkalai, melainkan dioptimalkan kembali untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan fisik masyarakat di tiga provinsi terdampak tersebut.
sumber : Kemenhut RI
