Jakarta, PR Politik – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mengecam keras insiden kekerasan yang melibatkan oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan anggota Polda Gorontalo. Sahroni menilai bentrokan antaraparat tersebut bukan hanya mencoreng institusi, tetapi juga menciptakan citra buruk di mata masyarakat.
“Ini tontonan memalukan bagi masyarakat. Aparat yang seharusnya saling mendukung dalam menjaga ketertiban, justru terlibat bentrok,” kata Sahroni melalui keterangannya, Kamis (10/7/2025).
Ia mendesak pimpinan dari kedua institusi untuk segera mengambil sikap tegas dan objektif dalam menangani kasus tersebut. Menurutnya, oknum yang terlibat harus ditindak tanpa pandang bulu agar kejadian serupa tidak terulang.
“Jangan ada yang saling menyalahkan dan arogan, atau malah melindungi anggotanya. Ketegasan dari pimpinan penting untuk meredam emosi di lapangan dan menghindari konflik horizontal antaraparat,” ungkapnya.
Politisi Fraksi NasDem dari Dapil Jakarta III (Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu) ini juga mengingatkan pentingnya sinergi antarlembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Kita sedang membangun wajah aparat yang profesional dan humanis. Tapi kalau yang muncul justru kekerasan antarlembaga, publik akan pesimis. Sudah saatnya semua institusi introspeksi dan kembali ke prinsip dasar, melayani, bukan malah bar-bar seperti ini,” tegas Sahroni.
Sebelumnya, seorang anggota Polda Gorontalo dilaporkan menjadi korban pengeroyokan oleh oknum Satpol PP. Korban mengalami luka serius dan kini menjalani perawatan di Rumah Sakit Bhayangkara.
Menurut keterangan kuasa hukum korban, Ricki Monintja, korban tidak hanya mengalami luka akibat tendangan dan pukulan, tetapi juga luka bakar di bagian leher yang diduga akibat setruman alat kejut listrik.
Insiden ini disebut-sebut sebagai pemicu terjadinya penyerangan terhadap kantor Satpol PP Kota Gorontalo oleh oknum anggota polisi, sehingga memicu eskalasi konflik antaraparat yang menjadi perhatian serius publik.
Sumber: fraksinasdem.org
