Jakarta, PR Politik – Komisi IV DPR RI resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi untuk memperkuat pengawasan terhadap distribusi pupuk di sektor pertanian yang selama ini menjadi salah satu persoalan utama. Pembentukan Panja ini merupakan bagian dari keseriusan DPR dalam mengawal kebijakan pemerintah terkait perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi.
Ketua Panja sekaligus Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Panggah Susanto, menyatakan bahwa pemerintah telah menunjukkan keseriusannya dalam membenahi persoalan distribusi pupuk dengan menyederhanakan pelibatan pihak-pihak terkait. Kini, tanggung jawab distribusi pupuk bersubsidi hanya diberikan kepada Kementerian Pertanian dan Pupuk Indonesia.
“Kalau dulu banyak sekali pihak yang ikut dalam pendistribusian dan perencanaan pengadaan pupuk subsidi, sekarang hanya diberikan tanggung jawab itu kepada Kementerian Pertanian dan Pupuk Indonesia,” ungkap Panggah di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/4/2025).
Panggah menjelaskan bahwa Panja ini akan fokus mengawasi seluruh rantai distribusi pupuk bersubsidi, mulai dari pabrik produsen, distributor, kios pengecer, hingga ke tangan petani. Pengawasan tersebut bertujuan memastikan ketepatan waktu, jumlah, dan harga pupuk yang sampai ke petani.
“Titik dari pengawasan kita adalah tentu saja kita tinjau beberapa pabrik mengenai kesiapan produksi dan permasalahan di lini pabrik. Berikutnya juga kunjungan ke distributor dan pengecer, dan tentu saja kita akan memantau pelaksanaan di tingkat petani,” jelas Panggah.
Komisi IV juga tengah menyusun jadwal kegiatan pengawasan selama Masa Sidang Ketiga yang akan disinergikan dengan panja-panja lain seperti Panja Gabah dan Jagung, Panja RUU Kehutanan, serta Panja RUU Pangan. Panggah menekankan bahwa pihaknya akan mengundang berbagai lembaga terkait untuk membahas temuan-temuan di lapangan dan menyelaraskan langkah antarlembaga.
“Kita harapkan tidak ada lagi masalah seperti pupuk langka, pupuk hilang, atau prosedur yang menyulitkan petani seperti kartu tani. Sekarang cukup dengan KTP. Kita ingin subsidi ini benar-benar sampai ke petani dengan tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat harga,” tutup Panggah, yang juga merupakan politisi Fraksi Partai Golkar.
Sumber: emedia.dpr.go.id
