Jakarta, PR Politik – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menyoroti keberadaan sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai tidak sehat dan justru menjadi beban fiskal bagi pemerintah daerah. Ia menilai kondisi tersebut bertentangan dengan semangat efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mengarahkan belanja negara pada program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah.
“Soal BUMD, kami dari (Fraksi) Partai Gerindra menyampaikan pesan dari Bapak Presiden yang saat ini tengah fokus pada efisiensi. Sering kali BUMD ini sangat tidak efisien. Maka dari itu ke depan perlu ada penataan. Jangan sampai pemerintah pusat gencar melakukan efisiensi agar pembangunan tepat sasaran, sementara di daerah justru terjadi pemborosan anggaran melalui BUMD yang tidak sehat,” ujar Bahtra dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI bersama Wakil Menteri Dalam Negeri dan para kepala daerah dari seluruh Indonesia, di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025).
Ia menjelaskan bahwa sejumlah BUMD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota kerap mendapat suntikan Penyertaan Modal Daerah (PMD) tanpa menunjukkan kinerja yang produktif atau sehat secara fiskal. Menurut Bahtra, pengelolaan yang tidak profesional menjadi salah satu penyebab, termasuk praktik pengangkatan komisaris dan direksi yang lebih mengedepankan relasi emosional dan kepentingan politik pasca-pemilihan kepala daerah.
“Mungkin banyak daerah sering kali memberikan PMD, tapi BUMD yang diberi dana ini tidak menghasilkan apa-apa. Tidak produktif,” jelasnya.
Bahtra, yang juga politisi dari Fraksi Partai Gerindra, mendorong Kementerian Dalam Negeri dan para kepala daerah untuk secara serius mengevaluasi keberadaan BUMD yang tidak memberikan manfaat nyata. Ia bahkan menyarankan agar BUMD yang terbukti tidak sehat segera dibubarkan guna mencegah terjadinya pemborosan anggaran.
“BUMD yang tidak sehat, kalau perlu bubarkan saja daripada menjadi beban. Kecuali yang menjalankan penugasan khusus seperti PDAM, itu penting untuk diperhatikan. Tapi kalau hanya jadi lahan parkir dan merugi terus, itu jelas tidak efektif. Seperti yang disampaikan Gubernur Sulut tadi tentang BUMD untuk penugasan ekonomi khusus, itu bisa jadi pengecualian,” pungkasnya.
Sumber: fraksigerindra.id
