Jakarta, PR Politik (27/12) – Anggota Komisi I Fraksi PKB DPR RI, Oleh Soleh, merespons hasil riset World Digital Competitiveness Ranking (WDCR 2023) yang dilakukan oleh International Institute for Management Development (IMD) asal Swiss. Riset tersebut menunjukkan bahwa daya saing digital Indonesia naik ke posisi 45 dunia, meningkat dari posisi 51 pada tahun 2022. Dalam konteks Asia, Indonesia lebih unggul dibandingkan beberapa negara seperti India (peringkat 49), Filipina (59), dan Mongolia (63).
Namun, di kawasan Asia Tenggara, Indonesia masih kalah dari Singapura (peringkat 3), Malaysia (33), dan Thailand (35). Meskipun demikian, laporan dari OpenSignal menunjukkan bahwa Indonesia berada di posisi bawah dalam daftar negara dengan kecepatan fixed broadband di Asia Tenggara.
Fixed broadband adalah layanan internet berkecepatan tinggi yang menggunakan koneksi tetap melalui jaringan kabel atau serat optik. Berdasarkan data dari Speed Test Global Index pada 2020, Indonesia berada di urutan ke-120 dengan kecepatan akses rata-rata 14,16 Mbps untuk download dan 9,5 Mbps untuk upload, jauh di bawah rata-rata dunia yang masing-masing mencapai 31,95 Mbps dan 11,32 Mbps.
Oleh Soleh menekankan pentingnya pemerataan akses internet yang efisien untuk mengatasi persoalan ini. Ia juga menyoroti perlunya Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk menggunakan teknologi yang tepat dan relevan dengan kebutuhan zaman. “Kecepatannya juga sangat perlu ditingkatkan, tidak seperti yang disajikan pada Satelit Satria 1. Masyarakat mengeluh, internetnya lambat,” ujar Oleh Soleh.
Baca Juga: Muh Haris Soroti Pentingnya Penguatan Program TPS3R untuk Atasi Masalah Sampah di Indonesia
Legislator asal Dapil Jawa Barat XI ini mengusulkan bahwa penggunaan Satelit Low Earth Orbit (LEO) bisa menjadi solusi tepat untuk pemerataan akses telekomunikasi di daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh penyedia layanan internet (ISP).
Oleh Soleh juga menekankan bahwa Presiden Prabowo sangat mendorong pemerataan penduduk di setiap daerah, yang terlihat dengan berdirinya Kementerian Transmigrasi. “Hal itu juga harus dibarengi dengan pemerataan akses internet di berbagai pelosok daerah Indonesia,” tandasnya.
Sumber: fraksipkb.com
