“Sikap PDIP perjuangan mengkritik keras kenaikan satu persen PPN menjadi 12% adalah sikap yang tidak mencerminkan kejujuran,” kata Sarmuji dalam keterangan tertulisnya. Ia menegaskan bahwa keputusan kenaikan PPN merupakan bagian dari UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, di mana Ketua Panjanya berasal dari PDIP. “Tidak mungkin ketua panja tidak tahu karena di situ juga ada perdebatan. Waktu itu konteksnya adalah penambahan penerimaan negara. Setiap pasal krusial pasti dibahas. Bahkan Ketua Panja lah yang mengetuk palu persetujuan,” sambungnya.
Sarmuji menambahkan bahwa PDIP justru memiliki kontribusi besar dalam memutuskan kenaikan PPN 12%. “Memang pekerjaan paling mudah itu menyalahkan orang lain, tapi ibarat menepuk air di dulang, memercik muka sendiri. Maksudnya ingin membuat malu pemerintah, malah jadi malu sendiri karena dia yang justru paling berkontribusi memutuskan kenaikan PPN,” jelasnya.
Baca Juga: Wamenlu Anis Matta: Indonesia Harus Suarakan Aspirasi Umat Islam di Dunia
Meskipun demikian, Sarmuji memuji upaya pemerintah dalam menerapkan kenaikan PPN secara selektif. Ia berpendapat bahwa langkah tersebut mampu menjaga daya beli masyarakat. “Justru pemerintah saat ini bijak karena penerapan kenaikan PPN diterapkan secara selektif agar tidak berdampak terhadap daya beli masyarakat. Ada keseimbangan antara penerimaan negara dan perlindungan terhadap masyarakat. Toh penerimaan negara juga diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat, terutama rakyat menengah ke bawah,” tutupnya.
Sumber: kabargolkar.com
