Jakarta, PR Politik (12/12) – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rajiv, mengumumkan rencana untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke perusahaan-perusahaan tambang guna memastikan komitmen mereka dalam melaksanakan program rehabilitasi lahan dan reboisasi. Hal ini terutama ditujukan kepada perusahaan yang terindikasi tidak patuh dalam melaksanakan program reboisasi setelah melakukan eksploitasi sumber daya alam di daerah aliran sungai (DAS).
“Kita ingin mendorong Komisi IV DPR untuk turun langsung cek ke lapangan perusahaan tambang yang nakal,” ujar Rajiv pada Rabu (11/12/2024).
Rajiv, yang merupakan legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat), menegaskan bahwa perusahaan tambang yang telah mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dari Kementerian Kehutanan seharusnya melaksanakan reboisasi. Ini sejalan dengan tekad Presiden Prabowo Subianto untuk mengimplementasikan program reboisasi seluas 12,7 juta hektare guna memulihkan kondisi alam Indonesia.
“Kementerian Kehutanan yang telah menerbitkan IPPKH kepada perusahaan tambang harus memastikan bahwa program reboisasi dilaksanakan agar kondisi alam yang telah dieksploitasi dapat dipulihkan kembali,” tegas Rajiv.
Baca Juga: Endipat Wijaya Serahkan Bantuan Rp100 Juta untuk Mobil Jenazah dan Paket Sembako di Batam
Ia menambahkan bahwa Komisi IV akan melakukan sidak ke sejumlah perusahaan tambang pada masa sidang ke-2 tahun 2024, dengan metode acak. “Untuk perusahaan yang disidak, tentunya dilakukan random,” jelasnya.
Rajiv juga mendesak Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, untuk berani menindak tegas perusahaan tambang yang tidak melaksanakan program reboisasi, bahkan mencabut izin mereka jika diperlukan. “Saya mau tanya komitmen Pak Menteri Kehutanan, berani tidak mencabut IPPKH perusahaan tambang yang tidak menjalankan reboisasi yang sudah diperintahkan Kementerian Kehutanan,” kata Rajiv saat rapat kerja dengan Menteri Kehutanan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Rabu (20/10/2024) lalu.
Sikap tegas dari Kementerian Kehutanan diharapkan sejalan dengan rencana Presiden Prabowo untuk mereboisasi 12,7 juta hektare hutan di Indonesia yang mengalami kerusakan. Rajiv juga memberikan catatan terkait implementasi program agar menentukan skala prioritas, sehingga program reboisasi besar-besaran itu dapat tepat sasaran. “Kami mengingatkan agar program reboisasi 12,7 juta hektar nantinya harus terarah dan memiliki skala prioritas agar tepat sasaran,” ujarnya.
Sumber: fraksinasdem.org
