Jakarta, PR Politik – Margin keuntungan pelaku usaha perikanan budi daya dan peternakan rakyat kian terjepit setelah harga pakan dilaporkan melonjak hingga empat kali sepanjang 2026 tanpa diimbangi kenaikan harga jual hasil panen. Bahkan, berdasarkan serapan aspirasi bersama penyuluh dan pembudidaya ikan di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, komponen pakan menyedot hampir 85 persen dari total biaya produksi.
Merespons tekanan ekonomi yang mengancam keberlanjutan usaha kecil tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Usman Husin, menuntut pemerintah segera turun tangan merumuskan kebijakan perlindungan berupa skema subsidi pakan ternak dan ikan yang tepat sasaran.
“Negara harus hadir memberikan perlindungan kepada seluruh pelaku sektor pangan, termasuk peternak dan pembudidaya ikan. Jangan sampai mereka terus dibebani kenaikan biaya produksi, sementara harga jual hasil usahanya tidak mengalami peningkatan yang sebanding,” ujarnya.
Usman menilai kebijakan perlindungan sektor pangan tidak boleh timpang. Jika petani tanaman pangan mendapat topangan pupuk bersubsidi, pemerintah wajib mengkaji mekanisme subsidi pakan ternak dan ikan agar peternak rakyat maupun pembudidaya skala kecil sanggup bertahan di tengah mahalnya biaya operasional.
“Pemerintah perlu mengkaji skema subsidi atau bantuan pakan yang tepat sasaran, terutama bagi peternak rakyat dan pembudidaya ikan skala kecil. Kebijakan tersebut harus dirancang agar dapat membantu menekan biaya produksi sekaligus menjaga keberlanjutan usaha masyarakat,” ucapnya.
Selain menyiapkan opsi subsidi pakan ternak dan ikan, Usman meminta pemerintah memperkuat pabrik pakan domestik, menjamin pasokan bahan baku, serta memperluas jaringan distribusi hingga wilayah kepulauan seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) yang selama ini terbebani tingginya biaya transportasi antarpulau. Dukungan negara juga harus mencakup akses permodalan dan kepastian pasar, bukan sebatas pembangunan fisik semata.
“Ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan hasil produksi, tetapi juga kesejahteraan masyarakat yang menghasilkannya. Pemerintah harus memastikan petani, peternak, nelayan, dan pembudidaya ikan memperoleh dukungan yang memadai agar usaha mereka tetap berjalan dan memberikan keuntungan yang layak,” tegasnya.
sumber : Fraksi PKB















