Jakarta, PR Politik – Tantangan geografis berupa gugusan pulau dan jarak antarkampung yang saling berjauhan membuat ribuan pelajar di wilayah terluar Papua terancam tidak kebagian manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Skema distribusi terpusat melalui dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dinilai tidak realistis diterapkan di kawasan kepulauan yang sulit dijangkau transportasi reguler.
Persoalan pemerataan itulah yang disoroti Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Tonny Tesar, saat mendesak perubahan mekanisme penyaluran MBG di Papua dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Staf Kepresidenan RI dan Kepala Badan Komunikasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).
“Orang mengatakan bahwa BGN makan bergizi gratis ini memang ada tempat lain yang menolak. Di Papua juga ada yang menolak. Tapi kami masih menanggap bahwa program ini baik. Namun banyak sekali daerah kami di Papua yang belum terjangkau. Padahal mereka yang sesungguhnya daerah terluar ini, masyarakat-masyarakat ini yang memang sangat membutuhkan makan bergisi gratis ini,” ujarnya.
Menurutnya, standar pelayanan satu dapur yang dirancang menjangkau 1.000 hingga 2.000 penerima manfaat sulit dieksekusi di Bumi Cenderawasih. Akibatnya, banyak anak sekolah di kampung terpencil tetap berangkat belajar pada pagi hari tanpa asupan gizi yang memadai.
“Karena memang mereka pergi ke sekolah pagi-pagi itu tidak ada cukup makanannya. Sehingga kami menitip Papua ini di daerah memang kalau untuk BGN yang seperti sekarang saat ini, artinya bahwa satu dapur itu menjangkau maksimal seribu sampai dua ribu, itu tidak akan bisa terjangkau. Karena posisinya pulau-pulau, setiap pulau itu kampung dan terjaga yang jauh,” jelasnya.
Sebagai jalan keluar konkret agar program prioritas Presiden Prabowo Subianto tepat sasaran, Tonny mengusulkan agar penyaluran MBG di Papua dialihkan langsung ke masing-masing satuan pendidikan. Pengelolaan anggaran dan penyediaan makanan di lapangan nantinya dapat dijalankan secara mandiri oleh pihak guru bersama orang tua murid.
“Kami usulkan pada kesempatan yang baik ini, agar pemberian makanan bergisi gratis ini langsung diberikan kepada sekolahnya saja. Orang tuanya atau gurunya disana atur langsung kepada sekolahnya. Sehingga daerah kita yang di Papua yang sulit terjangkau ini, bisa betul-betul merasakan program Bapak Presiden Prabowo yang sangat baik untuk masyarakat kita yang ada di Papua,” pungkasnya.
sumber : Fraksi Nasdem















