Kemnaker Gandeng Negara ASEAN Perketat Pengawasan Keselamatan Kerja Pekerja Sektor Perikanan

Kemnaker
Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker, Ismail Pakaya, bersama delegasi negara anggota ASEAN dan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dalam forum penguatan pengawasan K3 sektor perikanan di Jakarta

Jakarta, PR Politik – Tingginya risiko kecelakaan laut dan kerentanan hak ketenagakerjaan bagi pekerja di bidang kelautan menuntut pengawasan lintas batas yang jauh lebih ketat. Tanpa standar perlindungan yang selaras antarnegara di kawasan, praktik penangkapan ikan komersial berpotensi mengabaikan keselamatan jiwa serta hak dasar para pekerja.

Menjawab tantangan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperketat pengawasan K3 sektor perikanan dengan menyelaraskan regulasi serta menjalankan mekanisme inspeksi bersama (joint inspection) bersama negara-negara anggota ASEAN.

“Tujuannya adalah memastikan perlindungan yang efektif bagi seluruh pekerja, termasuk pekerja di sektor perikanan. Hal ini krusial untuk mencegah kecelakaan kerja sekaligus menciptakan pekerjaan yang layak dan operasi penangkapan ikan komersial yang berkelanjutan,” jelas Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Dirjen Binwasnaker dan K3) Kemnaker, Ismail Pakaya, dalam Workshop on Sharing Best Practice on Improving OSH in Fishing Sector Through Multi-Agency Joint Inspection di Jakarta, Rabu (18/11).

Ia mengingatkan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja (K3) telah ditetapkan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) sejak 2022 sebagai salah satu prinsip dan hak mendasar di tempat kerja. Di level kawasan, komitmen memperkuat pengawasan K3 sektor perikanan tersebut dituangkan melalui berbagai instrumen kebijakan lintas negara.

“Komitmen regional ini diwujudkan melalui implementasi Rencana Kerja ASEAN OSHNET (2022–2030), pedoman K3 sektor informal, serta penguatan koordinasi antarlembaga,” katanya.

Menurutnya, negara wajib memastikan aturan K3 berjalan efektif di lapangan untuk menekan angka kecelakaan maupun penyakit akibat kerja di atas kapal dan sentra perikanan. Langkah pengawasan K3 sektor perikanan ini juga selaras dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) ASEAN yang menempatkan hak-hak pekerja perikanan sebagai bagian tak terpisahkan dari perlindungan HAM.

Baca Juga:  Hadiri Rapat dengan Komisi I DPR, Menhan Sjafrie bahas RUU tentang Perubahan atas UU TNI

Guna memastikan efektivitasnya di lapangan, Kemnaker mengoptimalkan inspeksi bersama lintas instansi sekaligus meningkatkan kapasitas para pengawas ketenagakerjaan. “Kemnaker turut memberikan apresiasi kepada Sekretariat ASEAN, ASEAN-OSHNET, dan ILO atas dukungan serta kolaborasi aktif dalam memajukan standar ketenagakerjaan dan K3 bagi pekerja sektor perikanan di kawasan Asia Tenggara,” pungkasnya.

sumber : Kemnaker

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

Opini