Jakarta, PR Politik – Keterlibatan kaum perempuan dalam ruang publik dan pengambilan kebijakan daerah kerap terhambat minimnya wadah perjuangan yang inklusif lintas profesi maupun latar belakang sosial. Tanpa jaringan pengorganisasian yang kuat hingga ke tingkat akar rumput, berbagai persoalan ekonomi dan perlindungan keluarga berisiko luput dari perhatian pemangku kepentingan.
Menjawab tantangan tersebut, Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nusa Tenggara Barat (NTB), Uhibbussa’adi, memosisikan kehadiran Perempuan Adil Sejahtera (PAS) NTB sebagai rumah bersama yang terbuka untuk menyerap sekaligus memperjuangkan aspirasi kaum ibu di wilayahnya.
“PAS diharapkan tidak hanya menjadi organisasi, tetapi juga menjadi ruang bersama bagi perempuan untuk berkontribusi, menyampaikan aspirasi, dan mengambil bagian dalam pembangunan masyarakat,” ujar Uhibbussa’adi menyusul pelantikan Hj. Baiq Zuhar Parhi sebagai Ketua DPW PAS Provinsi NTB oleh Sekretaris Jenderal PAS Indonesia, Anna Mariam Fadhilah, di Mataram, Ahad (15/11).
Ia menilai organisasi sayap partai ini memiliki posisi strategis untuk memperluas partisipasi perempuan pada sektor sosial, ekonomi, pendidikan, hingga perumusan kebijakan publik. Ia meminta jajaran pengurus aktif berdialog dengan masyarakat, menggandeng kalangan akademisi serta pemerintah, dan menjalin sinergi dengan berbagai organisasi perempuan lain agar jangkauan programnya semakin luas.
Sementara itu, Ketua DPW Perempuan Adil Sejahtera NTB yang baru dilantik, Hj. Baiq Zuhar Parhi, langsung tancap gas merumuskan lima program unggulan demi memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan perempuan. Fokus tersebut meliputi pemberdayaan ekonomi perempuan, penguatan ketahanan keluarga dan perlindungan perempuan, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kapasitas sumber daya manusia.
Selain menyasar sektor kesejahteraan, kepengurusan Perempuan Adil Sejahtera NTB juga membidik penguatan keterlibatan perempuan dalam politik dan pengambilan kebijakan yang ditopang perluasan jaringan organisasi secara masif. Konsolidasi struktur bakal digerakkan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota, kecamatan, hingga menyentuh desa dan kelurahan di seluruh Nusa Tenggara Barat.
sumber : PKS















