Jakarta, PR Politik – Gejolak ketatanegaraan menyusul mundurnya Wakil Presiden berisiko memicu keraguan di kalangan pelaku usaha apabila tidak segera diimbangi dengan arah kebijakan yang terukur. Tanpa jaminan regulasi yang konsisten, perubahan peta politik nasional dapat menahan laju investasi baru maupun menggoyahkan kepercayaan publik.
Ketua DPP PKS Bidang Ekuin, Handi Risza, mengingatkan bahwa menjaga kepastian ekonomi dan stabilitas politik merupakan syarat mutlak agar roda pembangunan tetap berjalan di jalur konstitusi.
“Situasi ini perlu disikapi secara dewasa, konstitusional, dan mengutamakan kepentingan bangsa. Proses ketatanegaraan harus berjalan sesuai konstitusi, tanpa mengganggu stabilitas pemerintahan dan kesinambungan pembangunan,” katanya di Jakarta (13/11/2026). “Pemerintah perlu memastikan bahwa dinamika politik tidak berkembang menjadi ketidakpastian regulasi, melemahnya kepercayaan investor, maupun tertundanya keputusan investasi. Stabilitas bukan sekadar ketiadaan gejolak politik, melainkan juga kepastian arah pemerintahan dan kredibilitas kebijakan,” paparnya.
Ekonom dari Universitas Paramadina tersebut mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi nasional pada Triwulan III 2026 sebesar 5,47 persen sebagai modal berharga menjaga optimisme pasar. Meski demikian, ia menilai momentum ini harus dikawal dengan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berpihak pada penciptaan lapangan kerja anak muda dan penguatan kelas menengah.
“Kredibilitas kebijakan ekonomi perlu diperkuat dengan memastikan setiap keputusan berpijak pada kepentingan nasional, kepastian hukum, serta keberpihakan kepada rakyat, khususnya memberikan ruang yang lebar bagi pengembangan inovasi dan kreatifitas generasi muda,” jelasnya. “Namun, pertumbuhan tersebut harus terus ditingkatkan kualitasnya agar lebih produktif, inklusif, dan mampu menciptakan lapangan kerja khususnya bagi anak-anak muda, memperkuat industri nasional, mengembalikan peran kelas menengah serta meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Selain sektor riil, ia menyoroti pentingnya merespons masukan MSCI mengenai tata kelola pasar modal Indonesia melalui penguatan transparansi kepemilikan saham, keterbukaan informasi, kualitas free float, hingga penegakan hukum. “Di sisi lain, pemerintah perlu memberikan perhatian serius terhadap masukan MSCI mengenai tata kelola pasar modal Indonesia,” ungkapnya.
Demi memperkokoh kepastian ekonomi dan stabilitas politik jangka panjang, PKS meminta pemerintah memusatkan perhatian pada penguatan industri manufaktur, hilirisasi bernilai tambah, pemberdayaan UMKM, serta kualitas belanja negara. Koordinasi erat antara otoritas fiskal, moneter, dan sektor keuangan juga dinilai krusial untuk membentengi ketahanan makroekonomi.
“Ke depan, PKS mendorong pemerintah untuk fokus pada kebijakan ekonomi yang produktif melalui penguatan sektor riil dan industri manufaktur, peningkatan investasi, percepatan hilirisasi yang memberikan nilai tambah, penguatan UMKM, serta belanja negara yang berkualitas. Koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan juga perlu diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mencapai target pembangunan nasional,” jelasnya.
Bagi PKS, persoalan politik wajib dijawab dengan kepastian hukum, sementara tantangan kepercayaan diatasi lewat tata kelola yang kredibel. “Indonesia membutuhkan stabilitas politik yang kuat, tata kelola yang terpercaya, serta kebijakan ekonomi yang kredibel agar potensi pertumbuhan dapat diwujudkan menjadi kesejahteraan seluruh rakyat,” pungkasnya.
sumber : PKS















