Aboe Bakar: Belajar dari Kasus Penyadapan Presiden, Sistem Audit Trail Harus Dikunci dalam UU Penyadapan

Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi,

Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, menekankan pentingnya pengaturan sistem pengamanan teknis penyadapan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan. Menurutnya, mekanisme pengawasan harus dirancang untuk mencegah penyalahgunaan akses sekaligus mAnggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi,enjamin seluruh aktivitas penyadapan tercatat dan tidak dapat dimanipulasi.

Hal tersebut disampaikan Aboe Bakar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI bersama Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri, Senin (16/11/2026). Rapat tersebut digelar untuk menyerap masukan dalam rangka penyusunan regulasi penyadapan.

Aboe Bakar menyoroti celah penyalahgunaan akses dan penghapusan jejak digital pada server sistem penyadapan yang terungkap dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden. Menurutnya, peristiwa tersebut menjadi pelajaran penting bahwa aspek keamanan teknis tidak cukup hanya diatur melalui prosedur internal, tetapi juga harus memiliki landasan hukum yang kuat.

“Mengingat adanya celah penyalahgunaan akses dan penghapusan jejak digital pada server sistem penyadapan yang terungkap dalam kasus penyadapan ilegal baru-baru ini, aspek teknis perlu dikunci dalam undang-undang,” ujar Aboe Bakar.

Dalam forum tersebut, politikus PKS ini secara khusus meminta penjelasan Baintelkam mengenai perumusan protokol keamanan (security protocol) dalam sistem penyadapan yang digunakan aparat. Ia mempertanyakan mekanisme pengamanan agar tidak ada pihak yang dapat memasukkan nomor telepon atau target penyadapan ke dalam sistem tanpa melalui prosedur dan otorisasi yang sah.

“Langkah pengamanan teknis atau security protocol apa yang diusulkan Baintelkam agar sebuah nomor atau target tidak dapat dimasukkan ke dalam sistem seperti LIMS tanpa otorisasi yang sah?” tegasnya.

Selain pengamanan akses, Aboe Bakar menilai sistem pencatatan rekam jejak digital (audit trail) menjadi instrumen penting untuk menjamin akuntabilitas setiap operasi penyadapan. Karena itu, ia mendorong agar sistem tersebut dirancang secara permanen dan tidak dapat diubah, dimanipulasi, ataupun dihapus oleh operator maupun pejabat internal institusi.

Baca Juga:  Edhie Baskoro Yudhoyono Dorong Penguatan Hilirisasi Industri Kehutanan

“Bagaimana merancang sistem audit trail atau rekam jejak digital yang tidak bisa dimanipulasi atau dihapus oleh operator maupun pejabat internal sekalipun (immutable log)?” tanya Aboe Bakar.

Menurutnya, pengaturan mengenai otorisasi akses, pencatatan aktivitas, dan perlindungan rekam jejak digital perlu menjadi bagian penting dalam RUU Penyadapan. Dengan demikian, setiap tindakan penyadapan memiliki mekanisme pengawasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Masukan dari Baintelkam mengenai pengamanan teknis dan sistem audit trail tersebut akan menjadi salah satu bahan pertimbangan Komisi III DPR RI dalam menyusun ketentuan pengawasan pada draf RUU Penyadapan.

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

Opini