Jakarta, PR Politik – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf (AMY), menegaskan bahwa penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh parlemen merupakan langkah paling relevan jika polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden tidak diselesaikan lewat pengunduran diri secara sukarela. Sikap ini disampaikan PKS sebagai bentuk tindak lanjut atas serapan aspirasi publik menyusul keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Menurut pimpinan partai berlambang bulan sabit kembar tersebut, setiap dinamika hukum dan politik yang menyangkut jabatan publik harus ditempatkan dalam koridor konstitusi agar memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
“Setelah putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran, akan bijaksana jika Saudara Gibran mundur sebagai Wakil Presiden. Jika tidak, maka penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh DPR RI adalah pilihan yang paling relevan segera dilaksanakan sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (9/11).
Menyikapi wacana Presiden PKS hak menyatakan pendapat ijazah Gibran tersebut, ia mengingatkan bahwa eksekusi hak konstitusional dewan tidak mungkin dieksekusi oleh satu kekuatan politik semata. Proses tersebut wajib melalui mekanisme kelembagaan secara kolektif dengan menjalin komunikasi intensif bersama seluruh fraksi di Senayan.
“PKS tentu tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan komunikasi dan kesepahaman lintas fraksi di DPR RI. Yang terpenting, setiap langkah harus memiliki dasar hukum yang jelas, mengedepankan kepentingan bangsa, dan menjaga marwah lembaga-lembaga negara,” tegasnya.
sumber : PKS
