Jakarta, PR Politik – Ekosistem kawasan konservasi warisan bumi tanah air dilarang keras dikorbankan demi mengejar komersialisasi pariwisata sesaat. Pemerintah menekankan pentingnya penguatan kesiapsiagaan bencana serta perlindungan daya dukung alam di atas eksploitasi turisme berlebihan.
Kementerian PPN/Bappenas memperingatkan bahwa pengelolaan kawasan Geopark harus difokuskan pada penguatan ekonomi warga lokal tanpa merusak bentang alam yang ada.
“Geopark harus menjadi bagian dari solusi pembangunan berkelanjutan. Semakin baik pengelolaan geopark di wilayah rawan bencana, semakin besar peluang kita memperkuat kesadaran masyarakat, menjaga ekosistem, dan mengurangi risiko bencana. Sebaliknya, pariwisata massal yang tidak terkendali dan mengabaikan daya dukung lingkungan dapat meningkatkan kerentanan kawasan,” tegas Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy.
Pernyataan tersebut mengemuka seiring keberhasilan diplomasi delegasi Indonesia dalam Sidang ke-11 UNESCO Global Geoparks Council di Paris. Dalam sidang tersebut, Geopark Nasional Bojonegoro secara aklamasi direkomendasikan masuk ke dalam jejaring UNESCO Global Geoparks (UGGp).
Selain itu, lima lokasi lain—yakni Belitong, Merangin-Jambi, Ijen, Maros-Pangkep, dan Raja Ampat—sukses mengamankan predikat Green Card untuk mempertahankan status globalnya, sementara Geopark Ranah Minang Silokek diberi kesempatan perbaikan berkas sebelum penetapan sidang musim semi 2027.
Capaian diplomasi internasional ini sekaligus menjadi pemicu pergeseran struktur kendali organisasi di tingkat pusat. Berdasarkan Perpres Nomor 9 Tahun 2019, koordinasi Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI) yang semula berada di bawah Kemenko Marves diproyeksikan bakal beralih sepenuhnya ke Kementerian PPN/Bappenas melalui Perpres baru.
Langkah pengambilalihan ini dirancang agar pengembangan 241 UGGp dunia dapat diselaraskan langsung dengan agenda transformasi wilayah menuju Indonesia Emas 2045.
“Hasil sidang ini menjadi landasan untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah,” pungkasnya.
sumber : Bappenas
