Jakarta, PR Politik – Prosedur administrasi di atas kertas tidak boleh mengabaikan realitas kemiskinan warga di lapangan. DPR mengingatkan pemerintah bahwa penataan ulang penerima jaminan sosial harus tetap mendahulukan aspek keselamatan jiwa masyarakat rentan.
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Eem Marhamah Zulfa Hiz, menegaskan agar integrasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak diwarnai aksi copot status peserta secara sepihak tanpa verifikasi faktual.
“Jangan sampai pasien baru mengetahui kepesertaan BPJS Kesehatannya tidak aktif ketika sudah berada di rumah sakit dan membutuhkan penanganan medis. Kondisi seperti ini tidak boleh terjadi karena bisa membahayakan keselamatan pasien,” tegasnya di Jakarta.
Legislator asal Jawa Barat tersebut menyoroti dampak fatal penonaktifan kepesertaan PBI-JK, khususnya bagi warga yang sedang menjalani perawatan medis intensif atau pengobatan penyakit kronis. Ia meminta Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, serta pemerintah daerah merapatkan baris koordinasi guna memastikan kemudahan proses pengaktifan kembali.
Menurutnya, keakuratan data tidak boleh hanya bersandar pada hitungan desil semata, tetapi wajib memotret kondisi ekonomi nyata warga di tingkat tapak.
Pemerintah juga diminta aktif menyebarkan tata cara pengajuan reaktivasi hingga tingkat desa, kelurahan, dan dinas sosial. Langkah ini penting agar masyarakat yang terkendala masalah data bisa segera mendapat pemulihan status tanpa harus terjebak labirin birokrasi.
Ia menegaskan bahwa jaminan kesehatan merupakan hak mendasar warga negara yang wajib dipenuhi oleh pemerintah, sehingga efisiensi anggaran tidak boleh dijadikan alasan penghematan jaring pengaman sosial.
“Tujuan pemutakhiran data adalah memastikan bantuan tepat sasaran. Jangan sampai efisiensi anggaran justru menghilangkan perlindungan bagi masyarakat miskin. Hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak harus tetap menjadi prioritas,” pungkasnya.
sumber : Fraksi PKB
