Komisi II DPR Minta Ombudsman RI Perkuat SOP Pelayanan Publik

Komisi II DPR Minta Ombudsman RI Perkuat SOP

Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, H. Fauzan Khalid, mengingatkan Ombudsman RI (ORI) agar terus memperkuat standar operasional prosedur (SOP) internal. Ombudsman juga diminta segera membuat konsep pelayanan standar minimal yang menjadi dasar pengukuran pelayanan publik.

Sikap Komisi II DPR Minta Ombudsman RI Perkuat SOP Internal dan Koordinasi KemenPAN-RB

“Ombudsman bisa berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) untuk membuat standar minimal pelayanan public,” katanya seusai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II dengan Ombudsman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/09).

Legislator NasDem dari Dapil NTB II (Pulau Lombok) itu mengatakan, apa yang dilakukan Ombudsman selama ini bertujuan memperbaiki pelayanan publik melalui pengawasan penyelengaraan layanan pada kementerian dan lembaga.

“Ketika apa yang dikerjakan Ombudsman banyak mendapat apresiasi masyarakat, pasti ada pihak yang tidak senang dan merasa dirugikan. Bahkan bisa saja Ombudsman akan mendapatkan tantangan dari pihak-pihak yang dirugikan agar tidak melakukan tugas dan fungsinya,” tegasnya.

Pentingnya Kredibilitas Pengawasan dan Penanganan Laporan Masyarakat

Oleh karena itu, lanjutnya, penguatan SOP internal menjadi sangat penting dilakukan agar lembaga pengawas pelayanan publik itu semakin kredibel dan dipercaya publik.

“Dengan SOP yang kuat, Ombudsman diharapkan bekerja efektif, dan efisien dalam menangani laporan masyarakat serta mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik,” jelasnya, Bupati Lombok Barat dua periode (2016-2024) itu.

Dukungan Parlemen terhadap Pengawasan Lembaga di Pusat dan Daerah

Ia juga mengatakan, Komisi II mendukung Ombudsman dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kementerian dan lembaga negara. Tujuannya agar pelayanan publik semakin baik hingga menciptakan pemerintahan bersih, transparan dan akuntabel.

Baca Juga:  Anggota BKSAP DPR RI Fathi Kawal Resolusi Diplomasi Parlemen untuk Solusi Dua Negara Palestina di Sidang IPU

Ia berharap, pengawasan lembaga pelayanan publik oleh Ombudsman tidak saja dilakukan di tingkat pusat, tetapi juga dilakukan oleh perwakilan Ombudsman di daerah. Sebab, banyak juga hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan publik di berbagai daerah.

Ia pun meminta Ombudsman perwakilan daerah untuk segera berkoordinasi dengan para kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Segera saja deklarasikan komitmen kita untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” jelasnya.

Prioritas Pelayanan Dasar dan Perluasan Rekomendasi Kebijakan Publik

Untuk tahap awal, katanya, bisa dimulai dengan memantau berbagai pelayanan yang bersifat mendasar. Misalnya, pendidikan, kesehatan, dan berbagai pelayanan kebutuhan dasar lainnya.

“Untuk ke depannya, Ombudsman tidak saja mengangkat isu kasus per kasus dalam pengawasan. Namun, bisa ditambahkan dengan memberi rekomendasi terhadap kementerian atau lembaga untuk memperbaiki pelayan public, termasuk kepada pemda, BUMN maupun BUMD,” pungkasnya.

sumber : Fraksi Nasdem

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

Opini