Jakarta, PR Politik – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, secara agresif mendorong agar sirkuit pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu segera digulirkan di parlemen. Ia membeberkan draf analisis bahwa hampir seluruh partai politik di tanah air sejatinya telah mengunci draf konsep serta kalkulasi masing-masing terkait penyempurnaan instrumen regulasi pesta demokrasi tersebut.
Doli menilai sirkuit pembahasan aturan ini tidak boleh terus diisolasi atau ditunda, mengingat arloji linimasa menuju tahapan Pemilu 2029 terus berjalan dinamis. Terlebih, berdasarkan draf ketentuan hukum yang berlaku saat ini, proses pembentukan Tim Seleksi (Timsel) komisioner penyelenggara pemilu (KPU/Bawaslu) dijadwalkan wajib mulai dieksekusi pada medio Agustus hingga September 2026.
“Sampai sekarang kita belum mulai pembahasan (UU Pemilu). Sebetulnya di level hampir semua partai politik sudah setahu saya dan sudah siap sebetulnya dengan konsepnya masing-masing tentang penyempurnaan Undang-Undang Pemilu,” cetusnya saat membedah draf kesiapan parpol di Jakarta Pusat, Sabtu (6/6).
Menurutnya, draf langkah paling taktis dan sederhana untuk memicu fajar pembahasan revisi UU Pemilu adalah dengan mempertemukan seluruh pimpinan parpol yang bernaung di dalam koalisi pemerintahan saat ini. Presiden Prabowo Subianto, selaku Ketua Koalisi besar partai politik pendukung pemerintah pusat, dinilai memegang otoritas penuh untuk menginisiasi pertemuan meja bundar tersebut.
“Makanya saya bilang bagaimana caranya? Caranya adalah konsensus politik antara pimpinan-pimpinan partai politik yang dalam pemerintahan sekarang ada koalisi partai politik pendukung pemerintah yang ketuanya adalah Presiden. Jadi memang kalau mau dibuat simpel, sesimpel itu aja,” urainya menyodorkan draf solusi taktis pembongkar kebuntuan komunikasi.
Ia menambahkan, ketukan konsolidasi para ketua umum parpol tersebut bertindak sebagai draf instrumen krusial agar pembahasan tidak mandek pada tataran wacana siber semata.
“Ketua koalisi partai politik pendukung pemerintah, undang semua itu, ayo besok kita mulai bahas. Malam ini Bapak-bapak, Ibu-ibu siapkan apa yang mau dibahas, kita ketemu besok. Nah, baru kita tahu,” imbuhnya melayangkan draf simulasi pertemuan akseleratif.
Ia meyakini bahwa forum hibrida lintas ketua umum tersebut otomatis akan memperjelas draf posisi serta sikap ideologis masing-masing partai terhadap sejumlah isu krusial di dalam revisi UU Pemilu, termasuk klausul ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Ia menyentil fenomena selama ini di mana setiap parpol masih nyaman melemparkan draf gagasannya di ruang publik sendiri-sendiri, sehingga titik temu maupun benturan perbedaan antarfaksi belum terpetakan secara saintifik.
“Misalnya soal threshold, siapa bilang kita beda? Bicara saja belum. Iya kan? Tahu dari mana kita beda? Orang kita belum pernah ngomong. Misalnya Partai Golkar, Perindo, selama ini kan ngomongnya di ruang-ruang sendiri-sendiri,” pungkasnya mengunci rilis siber politiknya sekaligus menegaskan pentingnya menyapu bersih sekat ego sektoral parpol demi mengeliminasi potensi munculnya malafidat regulasi pemilu mendatang.
sumber : Golkar
