Jakarta, PR Politik – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melakukan percepatan penanganan infrastruktur terdampak bencana di wilayah Pulau Sumatera guna memulihkan konektivitas dan layanan dasar masyarakat. Berdasarkan laporan terkini per 7 Mei 2026, mayoritas infrastruktur krusial telah kembali beroperasi normal atau sedang dalam tahap penyelesaian akhir.
Menteri PU menegaskan bahwa pemulihan infrastruktur merupakan prioritas utama pemerintah untuk menjamin stabilitas ekonomi dan sosial di daerah terdampak.
“Penanganan infrastruktur pascabencana menjadi prioritas kami agar masyarakat dapat segera kembali beraktivitas dengan aman dan nyaman,” ujar Menteri PU dalam keterangan resminya.
Pada sektor transportasi, Kementerian PU melaporkan bahwa 100% jalan nasional dan jembatan nasional yang terdampak kini telah fungsional sepenuhnya. Sementara itu, untuk infrastruktur daerah, koordinasi dengan pemerintah setempat terus ditingkatkan.
Dari total 2.421 ruas jalan daerah yang terdampak, sebanyak 94% telah berhasil difungsikan kembali. Untuk sektor jembatan daerah, sekitar 67% dari total 1.181 unit terdampak sudah dapat dilalui oleh masyarakat.
Di bidang Sumber Daya Air (SDA), progres signifikan terlihat pada penanganan sungai yang telah mencapai 73%. Kementerian PU juga memastikan seluruh embung yang terdampak telah selesai diperbaiki secara total.
Layanan dasar masyarakat, khususnya ketersediaan air bersih, juga menunjukkan pemulihan yang cepat. Dari 178 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang sempat terganggu, sebanyak 95,5% telah kembali beroperasi. Selain itu, penanganan darurat pada seluruh Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) telah rampung 100%.
Sebagai bagian dari upaya pemulihan sosial, Kementerian PU telah menyelesaikan pembangunan rumah hunian untuk 1.547 kepala keluarga terdampak. Pembersihan kawasan permukiman serta pembuatan sumur bor juga terus dikebut guna mendukung kebutuhan harian warga.
Kementerian PU berkomitmen untuk terus memantau kondisi lapangan secara berkelanjutan. Fokus ke depan tidak hanya pada pemulihan, tetapi juga pada pembangunan infrastruktur yang lebih tangguh terhadap potensi bencana di masa mendatang melalui koordinasi intensif lintas kementerian dan lembaga.
sumber : Kemenpu RI
