Jakarta, PR Politik – Pemerintah Indonesia melayangkan kecaman keras serta protes mendalam atas tindakan pasukan Israel yang memasang spanduk bertuliskan “Rising Lion” di atas reruntuhan Rumah Sakit (RS) Indonesia di Gaza. Aksi tersebut dinilai sebagai bentuk provokasi yang melampaui batas kemanusiaan.
Pemerintah menegaskan bahwa penggunaan simbol-simbol propaganda militer di atas fasilitas kesehatan yang telah hancur sama sekali tidak dapat dibenarkan dari sudut pandang hukum maupun etika internasional.
RS Indonesia merupakan infrastruktur sipil murni yang dibangun dari dana solidaritas masyarakat Indonesia untuk memberikan pelayanan medis bagi warga Gaza. Pemasangan pesan intimidatif di lokasi tersebut dianggap sebagai penghinaan terhadap semangat kemanusiaan yang menjadi landasan berdirinya rumah sakit tersebut.
“Rumah Sakit Indonesia adalah fasilitas sipil yang didedikasikan sepenuhnya untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat Gaza, bukan tempat untuk propaganda militer atau pesan intimidatif. Tindakan tersebut merupakan penghinaan terhadap fasilitas kemanusiaan yang dibangun dari solidaritas rakyat Indonesia untuk membantu rakyat Palestina,” tegas pernyataan resmi pemerintah.
Indonesia mengingatkan kembali bahwa berdasarkan Hukum Humaniter Internasional, rumah sakit dan seluruh fasilitas medis merupakan objek yang harus dihormati serta dilindungi dalam kondisi konflik apa pun. Serangan terhadap infrastruktur sipil merupakan pelanggaran serius terhadap konvensi internasional.
Pemerintah Indonesia mendesak Israel untuk segera menghentikan segala bentuk tindakan yang melanggar perlindungan infrastruktur sipil. Selain itu, Indonesia menuntut adanya akuntabilitas dan pertanggungjawaban hukum atas serangkaian serangan yang telah menyasar fasilitas medis di wilayah Gaza.
Aksi provokatif di reruntuhan RS Indonesia ini semakin mempertegas posisi Indonesia untuk terus menyuarakan perlindungan terhadap warga sipil Palestina di forum-forum global. Indonesia berkomitmen memastikan bahwa hak-hak kemanusiaan di Gaza tetap dihormati dan bantuan medis dapat kembali berjalan tanpa adanya gangguan atau intimidasi militer.
sumber : Kemlu RI
