Jakarta, PR Politik (29/11) – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak, menanggapi rencana pemerintah untuk melarang pengemudi ojek online (ojol) menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan tegas menolak kebijakan tersebut. Menurut Amin, kebijakan ini tidak berpihak pada pelaku usaha mikro, terutama pengemudi ojol yang sebagian besar bergantung pada subsidi BBM untuk menjaga biaya operasional mereka tetap rendah.
“Ada ketidakadilan dalam kebijakan ini. Pengemudi ojol adalah pelaku usaha mikro yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka layak mendapatkan bantuan, termasuk subsidi BBM,” ujar Amin.
Amin menegaskan bahwa pengemudi ojol, yang diperkirakan jumlahnya mencapai sekitar 4 juta orang di Indonesia, memiliki kontribusi nyata terhadap perekonomian keluarga dan masyarakat. Dengan rata-rata penghasilan yang berada di bawah Rp 3,5 juta per bulan dan jam kerja yang panjang, pengemudi ojol sangat bergantung pada subsidi BBM untuk menjaga kelangsungan pekerjaan mereka.
“Subsidi BBM itu penting untuk membantu kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi, dan pengemudi ojol termasuk di dalamnya. Melarang mereka menggunakan BBM bersubsidi justru akan membebani mereka dengan biaya tambahan yang tidak sebanding dengan penghasilan yang mereka terima,” jelas Amin.
Baca Juga: Ateng Sutisna Dukung Langkah Pemerintah Selesaikan Konflik Lahan Perkebunan Sawit dan Kawasan Hutan
Amin mengimbau pemerintah untuk mencari solusi yang lebih adil dan tidak memberatkan rakyat kecil. Jika ada penyalahgunaan subsidi, ia menyarankan agar pemerintah meningkatkan pengawasan atau merancang distribusi yang lebih tepat sasaran tanpa merugikan pelaku usaha mikro.
“Jangan sampai kebijakan ini justru merugikan orang-orang yang justru menjadi penopang perekonomian keluarga. Pemerintah harus berpihak pada keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat,” tegas Amin.
Sumber: fraksi.pks.id
