Jakarta, PR Politik (23/11) – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Meitri Citra Wardani, menekankan pentingnya penyediaan peta braille atau atlas taktil sebagai upaya pemenuhan hak atas informasi dan pendidikan bagi penyandang disabilitas netra. Pernyataan ini disampaikan Meitri dalam merespons program Geoliterasi bagi Penyandang Disabilitas Netra lewat Atlas Taktil, yang menjadi salah satu prioritas Badan Informasi Geospasial (BIG) pada tahun anggaran 2025.
“Kami mengapresiasi peluncuran program ini sebagai bukti keseriusan BIG melaksanakan amanat undang-undang. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas jelas mengatur bahwa penyandang disabilitas memiliki hak atas informasi yang mudah diakses. Selain itu, Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga mengharuskan badan publik menyediakan informasi dalam format yang dapat dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas,” ujar Meitri, Jumat (13/11/2024).
Menurut Meitri Citra, peta braille memiliki peran strategis dalam mendukung kebutuhan hidup penyandang disabilitas netra. Peta ini dapat membantu memahami tata letak wilayah, lokasi fasilitas umum, jalur transportasi, hingga mitigasi bencana. Selain itu, program ini juga mendukung pendidikan geospasial berbasis taktil di Sekolah Luar Biasa (SLB) dan kelompok rentan lainnya.
“Program ini tidak hanya menyediakan informasi inklusif, tetapi juga berkontribusi pada penyelenggaraan pendidikan geospasial yang berbasis taktil, khususnya bagi siswa SLB dan kelompok rentan,” jelasnya.
Baca Juga: PR Politik Indonesia Hadiri World Public Relations Forum 2024 di Bali
Namun, Meitri menyoroti minimnya alokasi anggaran sebesar Rp500 juta untuk program geoliterasi ini. Ia mempertanyakan sejauh mana anggaran tersebut efektif memenuhi kebutuhan literasi untuk penyandang disabilitas netra yang mencapai 8,3 juta orang dan 6.970 SLB di seluruh Indonesia.
“Kami menilai anggaran tersebut perlu dikaji ulang apakah cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional. Dengan cakupan sebesar ini, perlu langkah strategis agar program berjalan optimal,” tegas Meitri.
Untuk itu, ia mendorong kolaborasi antara BIG, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Sosial, pemerintah daerah, sektor swasta, dan lembaga donor untuk meningkatkan kualitas dan memperluas distribusi peta braille, khususnya ke daerah terpencil.
Meitri juga menekankan pentingnya memastikan akurasi data geospasial dalam peta braille serta menyarankan pelatihan bagi guru dan pendamping penyandang disabilitas netra dalam pemanfaatan peta tersebut.
“Data dalam atlas taktil harus selalu diperbarui agar relevan dengan perkembangan wilayah dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, program pelatihan bagi guru atau pendamping perlu digalakkan untuk menciptakan ekosistem belajar yang suportif dan inklusif,” tambahnya.
Ia berharap BIG dapat menginisiasi kerja sama yang lebih luas dengan stakeholder terkait, termasuk yayasan disabilitas, SLB, dan komunitas, agar pemanfaatan peta braille ini maksimal. “Kolaborasi yang kuat akan memastikan program ini memberi dampak nyata bagi masyarakat, khususnya penyandang disabilitas netra,” tutup Meitri.
Sumber: fraksi.pks.id
