Jakarta, PR Politik – Komisi IX DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama perwakilan eks karyawan PT Yasa Industri Nusantara untuk membahas dugaan pelanggaran hak normatif pekerja, khususnya terkait upah yang tidak dibayarkan selama bertahun-tahun serta ketidakjelasan status hubungan kerja.
Dalam forum tersebut, para perwakilan pekerja memaparkan kondisi memprihatinkan yang dialami sejumlah karyawan. Disebutkan, sebagian pekerja masih bekerja namun hanya menerima upah setengah dengan pembayaran yang tidak menentu, bahkan ada yang harus menunggu hingga tiga bulan untuk menerima gaji.
Selain itu, terdapat pula pekerja yang tidak menerima gaji hingga lima tahun, dirumahkan tanpa menerima pengupahan, hingga mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa memperoleh pembayaran gaji maupun pesangon yang menjadi hak mereka.
Menanggapi persoalan tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Sahidin, mempertanyakan secara langsung kondisi faktual di lapangan sekaligus meminta penjelasan mengenai status hubungan kerja para karyawan yang hingga kini masih berada dalam ketidakpastian.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi IX DPR RI, Ashabul Kahfi, menilai kasus tersebut sebagai bentuk ketidakadilan serius terhadap para pekerja. Ia mendorong adanya kepastian hukum dengan batas waktu yang jelas, yakni satu hingga tiga bulan, guna menyelesaikan pembayaran tunggakan upah sejak tahun 2021.
“Ini sadis dan betul-betul menzalimi. Ada pekerja yang tidak digaji hingga empat tahun. Hak mereka harus diakui secara legal. Negara harus hadir, tidak boleh menjadi penonton ketika masyarakat diperlakukan sangat tidak adil oleh perusahaan,” tegas Ashabul Kahfi.
Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI lainnya, Surya Utama, menyatakan Komisi IX akan terus mengawal kasus tersebut hingga tercapai penyelesaian menyeluruh dan memberikan kepastian bagi para pekerja. Ia menegaskan bahwa regulasi ketenagakerjaan di Indonesia sejatinya sudah cukup lengkap.
Menurutnya, berbagai aturan mulai dari Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja, regulasi BPJS Ketenagakerjaan, hingga Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang mengatur sanksi denda atas keterlambatan pembayaran upah telah tersedia, namun implementasinya di lapangan masih perlu diperkuat.
“Kasus ini menjadi cermin bahwa lemahnya implementasi dan koordinasi antarregulasi dapat berdampak langsung pada penderitaan pekerja. Karena itu, pengawalan harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan,” ujarnya.
Fraksi PAN DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan keadilan bagi pekerja serta memastikan negara hadir dalam melindungi hak-hak buruh sesuai amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
