Jakarta, PR Politik – Menjelang akhir tahun 2025, Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Langkah ini dinilai penting guna memastikan penyaluran modal usaha tersebut benar-benar tepat sasaran dan menjangkau pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) baru yang membutuhkan dukungan modal.
Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengungkapkan keprihatinannya atas temuan bahwa penyaluran KUR kerap kali diterima oleh penerima lama. Menurutnya, kondisi tersebut bertentangan dengan target pemerintah yang menargetkan 2,5 juta penerima baru tahun ini.
“Banyak aspirasi masyarakat yang kami terima menyebutkan bahwa penerima KUR sering kali orang yang sama. Bahkan, ada yang justru mendapatkan kenaikan plafon pinjaman karena dianggap lancar membayar cicilan,” ujar Saleh kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (8/11/2025).
Saleh menegaskan, apabila KUR mampu menjangkau pelaku usaha baru, dampaknya akan signifikan terhadap perekonomian nasional. Ia menilai program ini bukan hanya soal besaran angka penyaluran, tetapi juga bukti nyata kehadiran negara dalam memperkuat ekonomi rakyat kecil.
Namun, ia mengakui bahwa penyaluran KUR tidak selalu berjalan mudah. Banyak pelaku UMKM yang kesulitan memenuhi berbagai persyaratan administratif seperti penyusunan proposal dan rencana bisnis.
“Masalahnya, tidak semua pelaku usaha kecil mampu menyesuaikan diri dengan ketentuan yang diminta. Di sinilah peran pemerintah, khususnya Kementerian Koperasi dan UKM, harus hadir untuk memberikan pendampingan,” tambahnya.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai, kementerian terkait perlu lebih aktif dalam memberikan sosialisasi, pelatihan, serta pendampingan administratif agar calon penerima KUR tidak tersingkir hanya karena persoalan teknis.
Data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat, target penyaluran KUR tahun 2025 mencapai Rp300 triliun. Hingga kini, laporan resmi terkait realisasi penyaluran belum dirilis. Sebagai pembanding, penyaluran KUR pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp280,28 triliun atau meningkat 7,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Kalau dananya ada, masyarakat pasti bisa menyerap. Tinggal bagaimana memastikan seleksinya adil dan aksesnya terbuka bagi semua pelaku usaha,” tegas Saleh, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP PAN.
Saleh menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Karena itu, ia meminta pemerintah benar-benar serius dalam mengawal penyaluran KUR agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh rakyat kecil.
“Keberpihakan pemerintah bisa dilihat dari sejauh mana KUR menyentuh rakyat kecil. Jika sektor ini tumbuh, maka lapangan kerja akan tercipta, dan ekonomi masyarakat akan ikut bergerak,” pungkasnya.
