Depok, PR Politik – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) Artificial Intelligence (AI), Bramantyo Suwondo, menegaskan pentingnya memperhatikan dampak sosial dari pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI) di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Bramantyo dalam forum dialog antara BKSAP DPR RI dan akademisi Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) yang digelar di Kampus UIII, Depok, Rabu (5/11/2025).
Diskusi ini menyoroti perlunya regulasi AI yang tidak hanya berlandaskan etika dan perlindungan hak dasar masyarakat sebagai pengguna, tetapi juga mampu mendukung pertumbuhan industri AI nasional. Tujuannya agar perkembangan teknologi ini memberikan manfaat nyata bagi negara, baik dari sisi ekonomi, politik, maupun sosial.
Bramantyo menilai Indonesia memiliki peluang besar untuk masuk ke rantai pasok global (supply chain) dalam penyediaan perangkat semikonduktor, yang menjadi elemen penting dalam pengembangan kecerdasan buatan.
Menurutnya, kemajuan AI adalah keniscayaan yang menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi masyarakat. Ia mengingatkan bahwa otomatisasi berpotensi menggantikan sejumlah peran manusia di dunia kerja.
Namun demikian, Bramantyo juga menekankan bahwa kehadiran AI membuka peluang terciptanya lapangan kerja baru di berbagai sektor.
“Yang perlu kita siapkan adalah kesiapan regulasi, penyesuaian sektor pendidikan, dan sinergi dengan industri agar bangsa ini tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga pelaku dalam ekosistem AI global,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menyoroti perubahan besar dalam interaksi sosial akibat AI, terutama dalam lingkungan keluarga. Bramantyo mengungkapkan fenomena di mana banyak anak kini lebih memilih curhat dan mencari solusi melalui AI ketimbang berbagi dengan orang tua.
“Hal ini tidak hanya mengubah pola interaksi, tetapi juga pola asuh. Kepercayaan terhadap peran orang tua bisa berkurang karena anak merasa AI lebih bisa memahami mereka. Ini adalah tantangan sosial yang harus kita waspadai bersama,” ujar Bramantyo.
Ia menegaskan bahwa kebijakan dan regulasi AI tidak boleh semata-mata berfokus pada aspek teknologi dan ekonomi, tetapi harus mencakup nilai kemanusiaan, etika, dan budaya.
“AI seharusnya menjadi alat yang memperkuat manusia, bukan menggantikannya,” tandasnya.
Diskusi tersebut menjadi bagian dari langkah Panja AI BKSAP DPR RI untuk menjaring masukan akademisi demi menyusun regulasi yang komprehensif dan inklusif. Regulasi itu diharapkan mampu melindungi masyarakat sekaligus mendorong inovasi, riset, serta pembangunan ekosistem AI yang berkelanjutan di Indonesia.
