Dini Rahmania Tegaskan Tak Boleh Ada Diskriminasi terhadap Pendidikan Islam

Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania | Foto: DPR RI (dok)

Probolinggo, PR Politik – Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi diskriminasi terhadap pendidikan Islam yang berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag). Ia menuntut agar pemerintah memberikan perlakuan yang setara antara pendidikan Islam dan pendidikan umum.

“Saya melihat tidak hanya kesenjangan pada sarana, tetapi juga kegiatan guru maupun para murid. Di sini saya mencatat dan menyerap aspirasi,” ujar Dini dalam seminar Ngobrol Pendidikan Islam (Ngopi) bertema Peningkatan Mutu Pendidikan Islam yang digelar di Aula MTs/MA Nahdlatul Ulama Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Rabu (8/10/2025).

Seminar tersebut turut menghadirkan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang, Dr. H. Muhammad Walid, MA, sebagai narasumber. Sementara peserta kegiatan terdiri dari para guru madrasah di bawah Yayasan Kesejahteraan Pendidikan Islam (YKPI), Lembaga Pendidikan Maarif Kraksaan, Pengurus Cabang Jam’iyatul Qurra’ Wal Huffadz Kota Kraksaan, dan TPQ di wilayah Kraksaan.

Dini menilai bahwa diskriminasi terhadap pendidikan Islam masih terjadi hingga kini dan belum mendapatkan solusi yang memadai. Sebagai anggota DPR yang menjadi jembatan antara lembaga pendidikan Islam dengan Kementerian Agama, ia kerap menerima dan menyalurkan aspirasi dari para pengelola madrasah serta pesantren.

“Jangan menganaktirikan madrasah. Pendidik ini sama dalam undang-undang, baik di sekolah umum maupun sekolah madrasah, yaitu sama-sama mencerdaskan anak bangsa. Pendidikan Islam ini seharusnya jangan sampai ketinggalan zaman,” tandasnya.

Lebih lanjut, Dini menegaskan bahwa pendidikan agama Islam bukanlah pilihan kedua. Karena itu, profesionalisme lembaga pendidikan, kompetensi guru, hingga kurikulum perlu terus ditingkatkan, tanpa menghilangkan nilai-nilai tauhid.

“Maka dari itu sinergi antara madrasah, kampus, para alim ulama adalah kunci untuk bisa membangun pendidikan Islam yang unggul,” ujarnya.

Baca Juga:  Anggota Komisi VI DPR RI Nasril Bahar Dukung Streamlining Pertamina untuk Tingkatkan Efisiensi

Ia menjelaskan bahwa program Ngopi (Ngobrol Pendidikan Islam) merupakan salah satu inisiatifnya untuk meningkatkan kualitas lembaga pendidikan berbasis Islam, khususnya di wilayah Probolinggo.

“Maka sudah menjadi kewajiban saya untuk bisa menyapa para bapak ibu guru madrasah hari ini. Saya senang sekali rasanya bisa berjumpa dengan bapak ibu di sini, semoga banyak manfaat,” tutur Dini.

Ketua DPC Partai NasDem Kabupaten Probolinggo itu berharap kegiatan tersebut dapat melahirkan gerakan nyata dalam memperkuat pendidikan Islam di daerah dan menjadikannya pilihan utama masyarakat.

“Madrasah yang unggul selanjutnya menjadi pilihan pertama bagi orang tua. Kami harap madrasah-madrasah ini juga bisa membekali ilmu, iman serta karakter kepada para siswanya. Kita bersama-sama berkomitmen untuk bisa menjaga marwah pendidikan Islam,” tukasnya.

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

Infografis Terbaru