Jakarta, PR Politik – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat sinergi pengawasan dan penegakan hukum di Provinsi Kalimantan Barat. Upaya penguatan dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai pihak, salah satunya Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.
Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono (Ipunk) mengungkapkan pentingnya kolaborasi tersebut untuk penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan.
“Kami memiliki pandangan yang sama dengan Kajati Kalbar bahwa pentingnya penguatan kolaborasi antara PSDKP dan Kejaksaan dalam penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan,” ungkap Ipunk dalam siaran resmi di Jakarta, Jumat (3/10).
Ipunk menerangkan bahwa wilayah Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negara tetangga rawan terjadi penyelundupan jenis ikan dilindungi lintas negara, termasuk ikan arwana dan telur penyu. Oleh karena itu, sinergitas penegakan hukum akan mampu mendorong penguatan pengawasan.
Data KKP menyebutkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir, 30 kasus pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di bawah wilayah kerja Stasiun PSDKP Pontianak (meliputi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah) telah diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.
“Terbaru, Ditjen PSDKP berhasil merampungkan proses penyidikan tindak pidana perikanan berupa penyelundupan 5.400 telur penyu dan telah melakukan penyerahan tersangka serta barang bukti dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ditjen PSDKP kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat pada 12 Agustus 2025,” terang Ipunk.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya sinergitas dalam mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan untuk memperkecil celah terjadinya pelanggaran, sekaligus komitmen nyata semua pihak dalam menjaga keberlanjutan ekosistem.
sumber : KKP RI
