Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, meminta Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk tidak hanya fokus pada masuknya investasi baru, tetapi juga memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan investasi yang sudah berjalan di Indonesia. Ia menyoroti berbagai kendala yang kerap menghambat investasi seperti premanisme, kriminalisasi, hingga intervensi kepentingan kelompok tertentu.
“Pertanyaan saya, bagaimana negara mampu melindungi setiap investasi yang masuk ini dapat berjalan berkelanjutan sehingga dampak ekonomi sosial dapat dirasakan tidak hanya pada segelintir orang saja?” tanya Novita kepada Menteri Perindustrian dalam Rapat Kerja Komisi VII dengan Kemenperin, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2025).
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menekankan perlunya peran negara dalam memastikan bahwa setiap investasi yang masuk mampu memberikan manfaat ekonomi yang merata bagi masyarakat luas. Tidak hanya berhenti pada komitmen masuknya investasi, namun juga menjamin keberlangsungan operasionalnya secara adil dan aman.
Selain itu, Novita juga menyoroti pentingnya dukungan pemerintah terhadap investasi hijau yang tengah menjadi tren global. Ia mempertanyakan apakah sudah ada bentuk insentif nyata dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah yang secara serius mendorong pengembangan industri hijau.
“Apakah ada bentuk insentif pemerintah pusat ke daerah yang memang fokus pada industri hijau?” ujarnya.
Dalam konteks perluasan pasar ekspor dan penguatan pasar domestik, Novita menilai Kemenperin perlu memberikan perhatian lebih terhadap industri berorientasi ekspor yang terdampak oleh konflik global dan hambatan logistik. Ia menyoroti persoalan tingginya biaya pengapalan dan asuransi akibat konflik kawasan, seperti yang terjadi di Timur Tengah.
“Menurut saya Pak Menteri beserta seluruh jajaran perlu mendorong yaitu dukungan pembiayaan ekspor atau kredit berbunga rendah atau subsidi bunga untuk industri berorientasi ekspor yang terdampak konflik atau hambatan logistik,” harap Novita.
Ia mendorong Kemenperin untuk lebih aktif menyiapkan skema pembiayaan yang berpihak kepada pelaku industri agar dapat mempertahankan daya saing dan memperluas akses pasar. Menurutnya, intervensi kebijakan dalam bentuk insentif fiskal maupun dukungan pembiayaan akan sangat membantu industri nasional tetap tumbuh di tengah tekanan global.
Sumber: emedia.dpr.go.id
