Sri Meliyana: MDP Harus Terbuka dan Kuat Lindungi Masyarakat serta Tenaga Kesehatan

Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi IX DPR RI, Sri Meliyana, menekankan pentingnya penguatan Majelis Disiplin Profesi (MDP) sebagai lembaga independen yang menangani pelanggaran disiplin dan dugaan malpraktik di sektor kesehatan. Dalam rapat kerja bersama Menteri Kesehatan RI serta Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan MDP, IDI, IBI, dan PPNI, Rabu (2/7/2025), Sri menilai otonomi […]

Rahmawati Gerindra Desak Teguran Tegas terhadap Industri Pencemar Lingkungan

Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Rahmawati, menyoroti dampak negatif aktivitas industri terhadap masyarakat dan lingkungan dalam rapat kerja bersama Kementerian Perindustrian, Selasa (2/7/2025). Rapat yang dihadiri Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza itu menjadi ajang penyampaian kritik dan evaluasi terhadap komitmen industri terhadap kesehatan masyarakat serta tanggung jawab sosial. […]

Ateng Sutisna: Sampah Tanggung Jawab Bersama, Butuh Aksi Nyata dan Komitmen Beyond Compliance

Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna menanggapi ajakan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) kepada dunia usaha Korea untuk bekerja sama mengatasi persoalan perubahan iklim dan pengelolaan sampah di Indonesia. Ia menilai langkah tersebut strategis, namun menegaskan bahwa kolaborasi ini harus diikuti dengan penguatan sistem dan tanggung jawab nyata dari pelaku usaha, […]

HT Ibrahim Dukung Penuh Pembangunan Terowongan Geurutee di Aceh Jaya

Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, H.T. Ibrahim, menyatakan dukungan penuh terhadap usulan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, terkait pembangunan terowongan di kawasan Geurutee, Kabupaten Aceh Jaya. Pembangunan ini dinilai sangat mendesak untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas di jalur ekstrem tersebut. “Saya sangat mendukung penuh aspirasi yang disampaikan […]

Ahmad Safei Soroti Lemahnya Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan dalam UU Kesehatan Baru

Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi IX DPR RI, Ahmad Safei, menegaskan pentingnya memperkuat perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan serta membangun komunikasi intensif antara pemerintah dan organisasi profesi. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX bersama Majelis Disiplin Profesi (MDP), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), dan Persatuan Perawat […]

Novita Hardini Minta Kemenperin Jamin Keberlanjutan Investasi dan Dukung Industri Hijau

Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, meminta Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk tidak hanya fokus pada masuknya investasi baru, tetapi juga memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan investasi yang sudah berjalan di Indonesia. Ia menyoroti berbagai kendala yang kerap menghambat investasi seperti premanisme, kriminalisasi, hingga intervensi kepentingan kelompok tertentu. “Pertanyaan saya, bagaimana negara […]

Nihayatul Wafiroh Minta Pemerintah Perketat Istitaah Kesehatan Jemaah Haji

Jakarta, PR Politik – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nihayatul Wafiroh, mendorong pemerintah untuk memperketat aturan istitaah kesehatan bagi calon jemaah haji mulai tahun 2026. Seruan ini disampaikan menyusul tingginya angka kematian jemaah haji Indonesia pada musim haji 2025 yang mencapai 418 orang. “Angka ini menjadi peringatan serius […]

Saleh Daulay Minta Pemerintah Siap Hadapi Gugatan Internasional Terkait Kasus Juliana Marins

Jakarta, PR Politik – Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, meminta pemerintah Indonesia untuk bersiap menghadapi potensi gugatan internasional dari keluarga Juliana Marins, wisatawan asal Brasil yang meninggal saat melakukan pendakian di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat. “Pemerintah kita harus mengikuti perkembangan kasus ini dengan baik dan hati-hati. Keluarga Juliana […]

Rudianto Lallo Ingatkan Kejagung Soal Batasan Penyadapan

Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mengingatkan Kejaksaan Agung (Kejagung) agar tidak sembarangan melakukan penyadapan, menyusul penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kejagung dengan empat operator telekomunikasi nasional. Menurut Rudianto, penyadapan hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu dan harus tetap berlandaskan hukum yang berlaku. “Kalau kemudian penyadapan itu intersepsi dalam rangka […]